Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ISEI usulkan pemberian subsidi dirancang ulang

ISEI usulkan pemberian subsidi dirancang ulang Distribusi Pupuk. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Bukan hanya subsidi orang seperti beras miskin (raskin) atau subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, subsidi komoditi seperti subsidi pupuk juga tidak tepat sasaran. Termasuk penerima subsidi pupuk.

Subsidi pupuk selama ini digunakan untuk pupuk urea. Ini dinilai tidak tepat lantaran penghasil NPK yang cukup banyak adalah pupuk petrokimia Gresik.

"Kita pernah coba. Karena tidak boleh disubsidi mereka bisa lari di perkebunan. Kelapa sawit pakai pupuk urea enggak keluar buahnya," ujar ujar Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Darmin Nasution dalam lokakarya nasional ISEI 'Evaluasi Program Nasional' di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Senin (20/1).

Orang lain juga bertanya?

Tidak tepatnya pemberian subsidi pupuk berimbas pada produktivitas tanaman pangan dalam negeri. Hasil produksi beras di Indonesia jauh lebih sedikit dibanding negara-negara lain seperti Jepang, Vietnam dan Thailand. Hasil produksi beras di Jawa tidak lebih dari angka 50 kwintal per hektar sedangkan ketiga negara tersebut dapat mencapai 80 kwintal.

"Penyebab utama itu menurut saya adalah pupuk," kata mantan Gubernur BI ini.

Subsidi komoditi sesungguhnya tak jauh berbeda dengan program Raskin yang masuk dalam rencana kerja pemerintah dalam skala besar. Program tersebut sebagai bagian dari upaya mensejahterakan rakyat dan pengentasan kemiskinan.

"Program raskin sebagian dari program besar. Program besar itu tak terlalu jelas apa yang di dalamnya," katanya.

Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) dimulai 15 tahun lalu yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah membantu sebagian kebutuhan dasar keluarga miskin dan hampir miskin yang terkena dampak krisis 1997/1998. Raskin seharusnya dirancang dalam kebijakan dan strategi besar peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan.

"Sudah waktunya menginventarisasi keseluruhan program dan kegiatan yang dibiayai APBN untuk kemudian dirancang ulang dalam kebijakan dan strategi yang lebih padu, efektif dan efisien," ungkapnya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Siap-Siap, Presiden Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi Langsung ke Orang Membutuhkan
Siap-Siap, Presiden Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi Langsung ke Orang Membutuhkan

Dengan ini, manfaat subsidi bisa terasa langsung ke masyarakat kelas bawah.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Gas Murah untuk Industri Beratkan APBN, Benarkah?
Kebijakan Gas Murah untuk Industri Beratkan APBN, Benarkah?

Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.

Baca Selengkapnya
Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK, YLKI: Kebijakan Absud, Potensi Chaos!
Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK, YLKI: Kebijakan Absud, Potensi Chaos!

Agus memandang kebijakan itu akan sulit diterapkan karena akan menimbulkan kekacauan di kalangan pengguna layanan.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Orang Miskin, Kelas Menengah dan Orang Kaya Ikut Nikmati Anggaran Perlindungan Sosial
Tak Hanya Orang Miskin, Kelas Menengah dan Orang Kaya Ikut Nikmati Anggaran Perlindungan Sosial

Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie
Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie

TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.

Baca Selengkapnya
Menyorot Rencana Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Adilkah Untuk Semua Penumpang?
Menyorot Rencana Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Adilkah Untuk Semua Penumpang?

Rencana subsisi KRL Jabodetabek berbasis NIK tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ono PDIP Langsung Menohok Keras ke Kementan soal Pupuk, Menteri Keliling Indonesia!
VIDEO: Ono PDIP Langsung Menohok Keras ke Kementan soal Pupuk, Menteri Keliling Indonesia!

Ono menyampaikan ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran akan Ubah Penyaluran Subsidi BBM dan LPG 3 Kg, Begini Skema yang Ditawarkan
Prabowo-Gibran akan Ubah Penyaluran Subsidi BBM dan LPG 3 Kg, Begini Skema yang Ditawarkan

Prabowo-Gibran berencana melakukan efisiensi terhadap penyaluran subsidi energi seperti Pertalite dan LPG 3 Kg.

Baca Selengkapnya
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Beri Perintah Selesaikan Aturan Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar dalam Tiga Pekan
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Beri Perintah Selesaikan Aturan Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar dalam Tiga Pekan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.

Baca Selengkapnya
Menkop Teten: Pupuk Subsidi di Indonesia Suka Hilang saat Dibutuhkan, Beda dengan India dan Amerika Serikat
Menkop Teten: Pupuk Subsidi di Indonesia Suka Hilang saat Dibutuhkan, Beda dengan India dan Amerika Serikat

Permasalahan lainnya, petani di Indonesia masih sulit untuk memperoleh fasilitas kredit oleh lembaga perbankan.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?
Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?

Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Buka Opsi Larang Ojol Beli BBM Subsidi
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Buka Opsi Larang Ojol Beli BBM Subsidi

Bahlil menekankan bahwa BBM subsidi seharusnya dialokasikan untuk mendukung sektor transportasi umum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Baca Selengkapnya