Izin Pembukaan Kawasan Wisata di Tangan Bupati dan Wali Kota

Merdeka.com - Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memutuskan untuk membuka bertahap kawasan pariwisata di zona hijau dan zona kuning. Secara lebih rinci, pembukaan kawasan wisata tersebut diserahkan dan diatur oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

"Keputusan pembukaan kawasan pariwisata alam yang berada di 270 kabupaten kota pada zona hijau dan kuning diserahkan kepada bupati dan walikota," kata kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (22/6).

Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemerintah setempat harus melalui proses musyawarah dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Melibatkan pengelola kawasan pariwisata alam, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan.

Selain itu tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh pers, bagian konservasi, dan dunia usaha juga harus dilibatkan. "Khususnya pelaku industri pariwisata serta DPRD melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas," kata Doni.

Doni juga mengingatkan agar para bupati atau walikota selalu melakukan konsultasi dengan para gubernur. Pengambilan keputusan juga mengacu kepada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat terkait kebijakan menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

Tahapan Pembukaan

Pelaksanaan keputusan ini juga harus melalui tahapan prakondisi. Mulai dari edukasi, sosialisasi dan simulasi sesuai dengan kondisi kawasan pariwisata alam dan karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.

Pengelola kawasan wisata alam juga harus menyiapkan protokol kesehatan dan manajemen krisis hingga ke tingkat operasional di tiap kawasan. Lalu melakukan monitoring dan evaluasi selama fase pra kondisi dan fase implementasi.

"Pemerintah daerah akan memberikan rekomendasi kepada pengelola yang telah memenuhi protokol kesehatan," kata Doni

Bila dalam perkembangannya terdapat kasus covid-19 atau pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan wisata alam, maka tim gugus tugas kabupaten atau kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali. Hal ini tentu setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi dan gugus tugas Pusat.