Jabatan Menteri ESDM selalu diganggu dan diteror mafia migas

Merdeka.com - Pengamat Migas Abdul Muin mengatakan posisi menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan posisi yang sangat strategis dalam menentukan ketahanan energi nasional. Untuk itu, posisi ini sering diganggu para mafia kelas kakap dalam menjalankan kebijakan energi.

Abdul menegaskan sosok Sudirman Said yang didaulat menjadi Menteri ESDM harus kuat iman. Dia pun memuji Sudirman Said yang dinilai rela berkorban nyawa demi kepentingan negara.

"Dia sekarang ini termasuk orang baik. Kalau dia menyimpan kotoran, dia tak akan mau menunjuk orang kotor," ujar Abdul kepada wartawan dalam diskusi Refleksi 2015 dan proyeksi 2016 Industri Hulu Migas Nasional di Jakarta, Selasa (1/12).

Menurut dia, sejak dulu industri migas selalu dibayangi kepentingan politik. Selain itu, kata dia, industri migas dahulu tak bisa diandalkan dalam memberikan penerimaan negara.

"Kasihan Kementerian ESDM masih gaji pegawai negeri tapi kerjanya paling berat, paling beresiko, kita di sebagai pelaksana jangan mau diadu-adu sama politik lah," dia.

Dia menambahkan presiden yang menjadi pemimpin tertinggi dalam setiap kebijakan energi nasional. Dia pun menduga saat ini, mafia migas tetap mengganggu Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan.

"Semua posisi terpenting balik lagi kepada Presiden melakukan kebijakan tanpa diatur oleh mafia-mafia yang membelit lama, sekarang ini mengubah budaya pasti sulit didunia eksplorasi sumber daya negara," kata Abdul.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Elan Biantoro mengatakan Indonesia memiliki dasar hukum industri migas yang masih abu-abu. Bahkan, kata dia, banyak pejabat di sektor ini yang mjadi korban kriminalisasi.

"Kriminalisasi mungkin, misalnya kalau pilot pesawat. Pesawat salah dan tergelincir. Pilot tidak langsung ditangkap, karena harus ada investigasi dari KNKT. Ini failure pilot atau karena cuaca. Misalnya di minyak ada kecelakaan, ini salah siapa? Karena belum ada komisi keselamatan di bidang minyak. Minyak itu spesifik dan teknis. Seperti contoh kasus bioremediasi Chevron. Itu kasus perdata tapi dibawa ke pidana. Padahal, tidak ada kerugian negara," jelas Elan.