Januari 2020, Bunga Kredit Usaha Rakyat Turun Menjadi 6 Persen

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin rapat koordinasi mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rapat tersebut memutuskan untuk menurunkan suku bunga KUR menjadi 6 persen dari sebelumnya 7 persen.

"Telah disepakati KUR yang akan didorong ke depan adalah KUR yang pro kerakyatan. Januari suku bunga turun dari 7 persen menjadi 6 persen," ujar Menko Airlangga di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/11).

Adapun total plafon penyaluran KUR tahun depan naik sebesar 36 persen dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun sesuai dengan ketersediaan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020. Penyaluran tersebut akan terus meningkat menjadi Rp325 triliun pada 2024.

"Plafon maksimum KUR Mikro pun dilipatgandakan, dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020," jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga menuturkan, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah.

"Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi," paparnya.

Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia, mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha.

Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34 persen.

"Kredit Usaha Rakyat ini didorong untuk semua sektor, tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian," tandas Menko Airlangga.

Presiden Jokowi Minta Bunga KUR Kembali Diturunkan di 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait pemberdayaan usaha, kecil dan menengah (UKM). Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi ingin UKM diberdayakan.

Salah satunya, Presiden Jokowi meminta tahun depan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dapat diturunkan dari saat ini 7 persen. Selain itu, Presiden Jokowi meminta penyaluran bisa ditingkatkan dua kali lipat.

"Kita juga harus tembakkan program ini ke usaha produksi. Bukan seperti sekarang masih banyak ke usaha perdagangan," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas bersama menteri Indonesia Maju di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Presiden Jokowi juga berharap UMKM bisa naik kelas. Hal tersebut juga sudah diutarakan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar setiap investasi selalu menggandeng perusahaan lokal.

"Sehingga pengusaha lokal dapatkan manfaat dari investasi di sebuah daerah. Misalnya pembangunan jalan tol, airport, bandara, beri ruang pada pengusaha mikro kecil dalam sistem rantai pasok," kata Presiden Jokowi.

"Jangan sampai prioritas kepada brand asing. ini kebalik," tutup Presiden Jokowi.

Penyaluran untuk TKI Penyumbang Utama Kredit Macet KUR

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi salah satu penyebab utama kredit macet atau non performing loan (NPL). Hal ini sulit dikontrol jika TKI sudah berangkat bekerja ke negara lain.

"Kalau digabung semua NPL KUR untuk TKI, paling susah ternyata dimonitor, kalau TKI sudah berangkat ke negara bekerja," ujar Menko Darmin.

Adapun penyaluran KUR sejak dicanangkan pada Agustus 2015 hingga 31 Agustus 2019 mencapai Rp435,4 triliun dan telah diterima sebanyak 17,5 juta debitur. Rasio kredit macet atau NPL sebesar 1,31 persen.

Apabila KUR untuk TKI tidak dihitung, maka NPL bahkan bisa mencapai angka 0,9 persen. "Lebih baik dari seluruh kredit perbankan Indonesia. Dan saya kira ini pertama kali bisa menyalurkan KUR yang lebih baik dari NPL nya seluruh kredit secara nasional," jelasnya.

Menko Darmin berencana untuk terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produktif salah satunya memperluas sektor penerima. Di mana untuk tahun ini, penyaluran KUR untuk sektor produksi dapat mencapai 60 persen total plafon KUR.

"Berarti kita mulai harus perluas sektor kegiatan (KUR) tidak hanya perikanan, peternakan, tetapi kami perlu masuk makin dalam ke produksi di sektor jasa," jelasnya.