Jelang Akhir Tahun, Menko Darmin Beberkan PR di Kementeriannya
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada beberapa pekerjaan rumah yang masih dikerjakan menjelang akhir tahun 2018. Salah satunya pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
"Ini sudah jalan nih, dari Bupati sudah naik hasil identifikasinya. Sebagian masih di Gubernur, di Pemda tingkat satu. Sebagian lagi sudah naik nih ke sini, sudah diverifikasi dan disampaikan rekomendasi oleh Gubernur," kata Darmin di Kantornya, Jumat (14/12).
Dia menjelaskan, untuk perpres tersebut sudah ada tim khusus, sehingga pemerintah tinggal mengevaluasi, melihat usulan, dan mengidentifikasi lahan-lahan yang masuk kawasan hutan.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa yang Kementan lakukan untuk percepatan tanam? Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung.
-
Kapan rumah Pratama Arhan selesai direnovasi? Perubahan besar ini juga tidak lepas dari unggahan kanal Imam Juna yang menyatakan bahwa rumah ini selesai dibangun ulang pada September tahun 2022.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Apa yang sedang dikerjakan Kementan untuk memperkuat pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
Kedua, mengenai moratorium kelapa sawit. Dia menjelaskan, pemerintah terus mendorong agar kelapa sawit Indonesia bisa memenuhi syarat internasional.
"Dalam 3 tahun itu, kita identifikasi semua kebun sawit, mau 1 hektar punya perorangan, mau 100.000 hektare punya konglomerat, kita akan cek surat-suratnya beres tidak. Jangan cuma kemudian sudah hasilnya banyak, izin sama sertifikasinya tidak diurusin. Termasuk 20 persennya sudah dibagi belum sama rakyat kecil? Kalau sudah semuanya, ya bagus," imbuhnya.
Terakhir, penyelesaian Perpres Reforma Agraria. Menurutnya, ketiga hal tersebut yang masih menjadi PR bagi kementeriannya. Meski demikian, dia belum bisa mengetahui kapan ketiga hal itu bisa diselesaikan.
"Itu butuh beberapa tahun. Jadi ini yang akhir tahun ini belum kelar, bukan berarti akhir tahun ini selesai. Jadi ada tiga ya. Yang mau dilaunching besar-besaran tahun depan ya Vokasi. Ya itu dia program besar. Kalau soal proyek strategis nasional kan itu jalan saja, kita tinggal ikuti berapa yang selesai, berapa yang belum," jelas Darmin.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY pun mengingatkan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pekerjaan Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaPadahal Jokowi memperkirakan pembangunan IKN selesai dalam 10-20 tahun mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
Baca SelengkapnyaDalam hal ini, Menteri Ara akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaErick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, mulai dari Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif.
Baca SelengkapnyaMenurut Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, pertemuan kedua pucuk pimpinan tersebut bersifat audiensi biasa yang dilakukan oleh pejabat baru.
Baca Selengkapnya