Jokowi canangkan BBM satu harga, ini kata pengusaha SPBU

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dari Aceh sampai Papua yang berlaku efektif mulai 2017 mendatang. Pengusaha SPBU-pun angkat bicara terkait kebijakan ini.

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap kebijakan satu harga bahan bakar minyak yang dicanangkan Jokowi tidak membuat margin keuntungan atau insentif pengusaha SPBU di daerah itu menurun.

"Saya berharap kebijakan itu tidak menjadikan margin keuntungan untuk pengusaha SPBU di daerah lain termasuk DIY menurun," kata Wakil Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DIY, Dwi Tjahjono seperti dikutip dari Antara Yogyakarta, Selasa (8/11).

Dwi sepakat kebijakan yang dicanangkan presiden dengan menyamaratakan harga BBM di Jawa dan Papua merupakan terobosan yang memberikan keadilan bagi masyarakat Papua. Kendati tidak akan berpengaruh terhadap mekanisme penjualan BBM di DIY, dia mendukung sepenuhnya kebijakan itu berjalan.

"Kami mendukung penuh karena ini untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak salah kebijakan seperti ini pernah dimunculkan pada zaman Presiden Soeharto," kata dia yang juga manajer SPBU di Jalan Magelang, Yogyakarta itu.

Meski demikian, Dwi berharap kemungkinan kerugian yang akan diterima PT Pertamina pasca penerapan kebijakan itu tidak akan berimbas pada keuntungan maupun pasokan SPBU di daerah lainnya. "Di luar itu saya yakin kebijakan ini tidak memberikan dampak apa-apa bagi pengusaha SPBU di DIY. Jadi silakan saja," kata dia.

Mengenai pasokan BBM dari Pertamina untuk SPBU di DIY, hingga saat ini masih lancar. Stok BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Rewulu, Yogyakarta sebagai pemasok stok SPBU di DIY dari Kilang Cilacap juga masih aman untuk mengantisipasi setiap lonjakan permintaan BBM. "Sejauh ini stok dan pasokan lancar-lancar saja."