Jokowi: Kalau Freeport sulit diajak musyawarah, saya akan bersikap

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak gentar terhadap PT Freeport Indonesia. Dia memastikan akan mengambil sikap tegas jika Freeport memang tidak bisa diajak berunding.

"Kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding saya akan bersikap," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/2).

Saat ini, Presiden Jokowi telah memercayakan perundingan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Presiden berharap negosiasi selama 120 hari ini bisa mencapai solusi yang saling menguntungkan.

"Ini kan masih menteri masih memproses berunding dengan Freeport. Dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu. Kan ini urusan bisnis jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri," tuturnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia kembali berulah. Perusahaan yang berafiliasi dengan PT Freeport McMoran yang berbasis di negeri paman sam Amerika Serikat ini seolah menantang pemerintah Indonesia terkait aturan pengubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen, dan kewajiban pajak yang belum dibayar.

Freeport McMoran telah menyatakan keberatan terkait perubahan status ini secara sepihak. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut. Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson jauh-jauh terbang dari Amerika hanya untuk mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan semakin geram dengan sikap 'batu' Freeport. Berulang kali Jonan menyindir Freeport. Termasuk saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, kemarin. Pernyataan yang dilontarkan seolah menggambarkan Jonan tak gentar menghadapi perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu. Di mata Jonan, Freeport bukanlah perusahaan dengan kapitalisasi sangat besar.

"Dulu sebelum mengurus ESDM saya kira Freeport itu gajah tapi ternyata hanya sapi," kata Menteri Jonan di Universitas Muhammadiyah Malang.

Menteri Jonan membandingkan Freeport dengan perusahaan tambang lainnya, Exxon dan Chevron. Kapitalisasi Freeport disebut-sebut hanya USD 20 miliar, jauh di bawah Exxon Mobile yang mencapai USD 355 miliar dan Chevron USD 204 miliar. Dua perusahaan itu mau mengikuti aturan dan tidak rewel seperti Freeport.

Menteri Jonan heran karena Freeport rewel padahal royalti dan pajak yang dibayarkan selama 25 tahun hanya sebesar Rp 214 triliun atau Rp 8 triliun per tahun. Menurutnya, pajak yang dibayarkan Freeport tidaklah terlalu besar.

"(Pajak) Freeport hanya Rp 8 triliun. Hanya bayar kewajiban Rp 8 triliun kok rewel," ujar Menteri Jonan.

Mantan bos PT KAI ini juga tak gentar dengan ancaman Freeport membawa persoalan ini ke arbitrase. Dia menyindir Freeport seolah cari perkara dengan pemerintah jika mengambil langkah membawa persoalan ini ke arbitrase. Dia menanggapi santai namun sekaligus memberi peringatan pada Freeport bahwa pemerintah tidak akan mundur sejengkal pun.