Jokowi Minta APBN, APBD dan Anggaran BUMN Fokus untuk Beli Produk Lokal
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, anggaran pusat hingga daerah maupun BUMN harus difokuskan untuk membeli produk lokal, terutama produk-produk yang diproduksi langsung oleh UMKM. Hal ini menanggapi masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih doyan impor produk asing.
"Ini penting sekali jangan sampai kemarin sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota dan menteri, dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi UMKM kita," tegasnya saat pembukaan rakornas transformasi digital dan pendataan lengkap koperasi dan UMKM di Istana Negara, Jakarta, (28/3).
Kepala negara mengungkapkan, di masa pandemi tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang telah masuk dalam ekonomi digital. Namun, jumlah ini belum cukup dan harus ditingkatkan. "Momentum saat ini harus kiya manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital," ujarnya.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Kenapa Kemenkumham mendukung penggunaan produk dalam negeri? Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
-
Mengapa Kemendag fokus pada UMKM? “Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM.
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
Dia pun meminta agar pemerintah pusat dan daerah bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha terkait koperasi maupun UMKM dalam negeri. Salah satunya dengan mempermudah perizinan usaha. Selain itu, akses terhadap permodalan juga diperluas. Inovasi dan teknologi harus terus diperkuat. Produk-produk UMKM dalam negeri harus semakin kreatif dan menarik.
"Dari pusat sampai daerah harus terus berusaha meningkatkan kualitas SDM-SDM UMKM kita," imbuhnya.
Jokowi menambahkan, pelaku-pelaku koperasi dan UMKM harus diberikan pelatihan dan keahlian baru. Serta mengenal dan memanfaatkan produksi dengan berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha. Pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat juga harus terus ditingkatkan.
"Kita harus memiliki basis data tunggal UMKM yang bisa menavigasi pengembangan UMKM agar lebih fokus, lebih terarah, dan berkelanjutan dan membawa pelaku usaha kecil, koperasi agar semakin maju dan sejahtera," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPelaku bisnis dalam negeri termasuk UMKM tengah dalam proses pemulihan akibat terdampak parah pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin RI tak mau kalah dan harus memperluas pasar produk lokalnya.
Baca SelengkapnyaPMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi atau berada di zona negatif.
Baca SelengkapnyaPotensi ini mengacu pada potensi dari masing-masing sektor, mulai dari belanja pemerintahan hingga BUMN.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca SelengkapnyaSebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca Selengkapnya