Jokowi sebut Indonesia punya 17.000 pulau yang butuh pelabuhan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki 17.000 pulau yang memerlukan pelabuhan. Namun, baru sebagian kecil yang bisa terpenuhi.

"Oleh sebab itu prioritas kami berikan, misalnya di sini, di Tapaleo ini jadi prioritas dan sudah tiga tahun dikerjakan. Alhamdulillah selesai," kata Presiden saat meresmikan Pelabuhan Laut Tapaleo, Pelabuhan Laut Wayabuka dan Pelabuhan Bicoli seperti dikutip dari Antara di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Senin (8/5).

Pelabuhan Laut Wayabuka berada di Pulau Morotai dan Pelabuhan Laut Bicoli berada di Kabupaten Halmahera Timur.

Presiden Jokowi berharap selesainya pembangunan pelabuhan tersebut maka frekuensi kapal yang sandar akan lebih banyak lagi. "Tadi bisikan ke Menhub (Budi Karya) agar ada frekunesi kapal yang datang lebih banyak, tidak hanya di sini dua minggu sekali kapal perintis, kalau bisa seminggu sekali, kalau bisa tambah lagi jadi sehari sekali," harap Presiden.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga sempat berbincang dengan salah satu warga Desa Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Basir Salasa. Presiden Jokowi meminta tanggapan tentang pembangunan Pelabuhan Tapaleo ini.

"Pelabuhan ini bermanfaat tidak? Untuk apa setahu bapak?," tanya Presiden ke Basir.

Basir mengatakan pelabuhan sangat bermanfaat untuk bongkar muat barang dan penumpang. "Bongkar muat sembako dan bahan bangunan masuk ke sini dan hasil bumi seperti kopra, cengkeh dan pala bisa keluar dari sini," ungkap Basir.

Dia berharap kapal sandar di Tapaleo lebih rutin agar kebutuhan warga lebih terpenuhi dan harga barang lebih murah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan bahwa pembangunan fasilitas pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah perbatasan menunjukkan keseriusan pemerintah mewujudkan program Nawacita serta menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Untuk itu, Pemerintah terus mengembangkan potensi kemaritiman dan pembangunan infrastruktur pelabuhan di pulau-pulau terluar, terpencil, dan perbatasan sehingga tercipta pemerataan pembangunan, tidak terkecuali pengembangan dan pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku Utara yang saat ini diresmikan oleh Presiden," kata Menteri Budi.

Menurut menhub, ke depan seperti yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pengembangan wilayah diprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Pembangunan infrastruktur pelabuhan harus mampu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka kesatuan guna mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional," kata menhub.