Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi Soal OSS: Saya Tidak Mau Lagi Dengar Ada Suap

Jokowi Soal OSS: Saya Tidak Mau Lagi Dengar Ada Suap Presiden Joko Widodo. ©Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau pemerintah untuk tidak mempersulit para pelaku usaha mendapatkan izin. Dia pun menegaskan akan menindak para pejabat di pemerintahan yang terlibat suap dalam pengurusan perizinan ini.

Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan peluncuran sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Kehadiran sistem ini dinilai sebagai bentuk reformasi perizinan yang sangat signifikan di Indonesia.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha, saya tidak mau lagi mendengar ada suap, semua harus dilakukan secara terbuka, transparan dan memudahkan para pengusaha. Jika ada pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya," tutur Jokowi dalam peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko pada Senin (9/8).

Jokowi pun menginginkan pemerintah bisa memberikan layanan yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit bagi para pelaku usaha. Jika semua itu bisa terpenuhi, maka ia meyakini akan berdampak signifikan bagi pergerakan ekonomi daerah dan nasional.

"Hari ini kita meluncurkan OSS berbasis risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi dan terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Hal ini akan membuat iklim berusaha di Indonesia lebih baik," kata Jokowi.

Melalui sistem OSS ini, jenis perizinan pun akan disesuaikan dengan risikonya. Perizinan usaha skala besar harus berupa izin tertentu, usaha dengan risiko menengah maka perizinan berusaha berupa sertifikat standar, sedangkan usaha kecil dengan risiko rendah maka perizinannya cukup mendaftarkan nomor induk perusahaan.

Sistem OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan PP tersebut, terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS berbasis risiko.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Jokowi Tegas Evaluasi Perwira TNI Soal Suap Basarnas | Prabowo 'Ultimatum' Cak Imin
TOP NEWS: Jokowi Tegas Evaluasi Perwira TNI Soal Suap Basarnas | Prabowo 'Ultimatum' Cak Imin

Presiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak

Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Murka! Kabasarnas Jadi Tersangka KPK Usai Curangi Sistem Lelang yang Dibangunnya
VIDEO: Jokowi Murka! Kabasarnas Jadi Tersangka KPK Usai Curangi Sistem Lelang yang Dibangunnya

Presiden Jokowi buka suara soal Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi yang ditetapkan tersangka oleh KPK

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia

Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ancam Tutup Industri yang Tak Pasang Alat Kendali Polusi: Sehat itu Mahal
Jokowi Ancam Tutup Industri yang Tak Pasang Alat Kendali Polusi: Sehat itu Mahal

Sanksi akan dikenakan kepada industri yang tidak menaati aturan pengendalian emisi gas sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara di daerah sekitarnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

Baca Selengkapnya
Hasto Ungkap Rekaman Suara Jokowi Diduga Perintahkan Intimidasi, Istana Beberkan Fakta Sebenarnya
Hasto Ungkap Rekaman Suara Jokowi Diduga Perintahkan Intimidasi, Istana Beberkan Fakta Sebenarnya

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.

Baca Selengkapnya