Jungkir balik cari solusi kemacetan yang rugikan Rp 15,6 triluin

Merdeka.com - Kemacetan menjadi masalah yang tak kunjung usai di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Bahkan, kemacetan makin parah karena banyaknya pembangunan infrastruktur yang memakan jalanan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa menyoroti pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah Jokowi. Salah satunya proyek Light Rapid Transit (LRT) dan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan jalan layang tol atau elevated. Hal ini menyebabkan kemacetan parah di sepanjang ruas tol tersebut setiap harinya.

Menurut Erwin, pembangunan ketiga proyek besar tersebut dalam waktu bersamaan telah menimbulkan side effect negatif yang besar. Hal ini menimbulkan kerugian waktu dan bahan bakar yang diperkirakan mencapai Rp 15,6 triliun dalam masa pembangunan selama 24 bulan tersebut.

Dia mengatakan peran transportasi pada awalnya hanya kebutuhan dasar untuk mengakomodasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun seiring perkembangannya, transportasi telah berperan sebagai fasilitas bagi sistem produksi dan investasi yang memberikan dampak positif bagi kondisi ekonomi.

"Dari sisi makro ekonomi, transportasi memegang peranan strategis dalam meningkatkan PDB nasional karena sifatnya sebagai derived demand, yang artinya apabila penyediaan transportasi meningkat akan memicu kenaikan angka PDB," kata Erwin, di kantornya, Jakarta, Rabu (13/9).

Dia menjelaskan, di Jabodetabek kerugian akibat bermasalahnya sektor transportasi seperti kemacetan, telah menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Meski beberapa usaha Pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek telah dilakukan, seperti penambahan bus Transjakarta dan kereta api rel listrik (KRL).

"Namun, keberadaan bus Transjakarta dan KRL dinilai belum cukup mengurangi kemacetan karena jalur yang tersedia belum terkoneksi secara keseluruhan dengan sarana transportasi lainnya," jelasnya.

Selain kemacetan ada masalah lain yang dihadapi Jabodetabek yaitu terbatasnya sarana dan prasarana terintegrasi. Kemacetan juga ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur transportasi publik yang menjadi masalah bagi pemerintah dan rakyat.

"Jika tidak dijalankan, maka Jabodetabek tidak akan pernah memiliki fasilitas transportasi publik yang layak. Tapi memang dalam proses pembangunannya ternyata berpengaruh pada aktivitas perekonomian," katanya.

Badan Pengelola dan Transportasi Jabodetabek (BPTJ)-pun memutar otak mencari solusi kemacetan yang semakin menjadi-jadi. Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)