Kadin: Moratorium reklamasi ganggu iklim investasi RI
Merdeka.com - Tingkat kepastian investasi di Indonesia sedang diuji terkait polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Penghentian sementara (moratorium) reklamasi dinilai bisa menurunkan tingkat kepercayaan investasi di Indonesia.
Moratorium itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengusaha, terutama perusahaan yang telah memiliki izin dari pemerintah dan sudah berinvestasi. "Kita harus memberikan kenyamanan sehingga investasi bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor properti merupakan kunci perekonomian," ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri, Erwin Aksa dalam keterangan di Jakarta, Senin (15/8).
Erwin menegaskan keputusan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Sebab, pemerintah bisa dianggap tidak memberikan kepastian hukum sehingga berpotensi merusak kepercayaan investor.
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Apa yang mempengaruhi reputasi perusahaan menurut Kemnaker? Salah satu hal yang perlu diingat, pengelolaan risiko K3 bukan hanya sekedar tuntutan hukum, melainkan juga investasi dalam keberlanjutan dan reputasi perusahaan
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Kenapa hukum di Indonesia mengecewakan? 'Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan,' kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11).
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
"Jadi dampaknya banyak, apalagi properti itu menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara," katanya.
Selain itu, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada pemegang izin reklamasi jika akhirnya proyek dibatalkan. Belum lagi ancaman kebangkrutan perusahaan mungkin muncul dengan efek domino yang cukup berat. "Karena itu perlu dipikirkan dan harus ada solusi, karena efeknya bisa sangat banyak," tegasnya.
Erwin menjelaskan di seluruh dunia properti adalah urat nadi perekonomian. Dia mencontohkan kota Dubai di Uni Emirat Arab (UEA). Negara ini tumbuh menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di dunia setelah mengembangkan sektor properti, di antaranya melalui proyek reklamasi.
Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk tetap menjaga iklim investasi dan mendorong bisnis properti nasional terus bertumbuh. Pasalnya, jika industri properti terhenti, sektor usaha pendukung lainnya akan terkena dampak buruknya.
"Industri properti itu menggerakkan semua lini bisnis. Ibarat sebuah rumah, di dalamnya berisi ratusan item, sehingga efek dominonya banyak. Semakin banyak pembangunan properti, ekonomi kita akan maju," tambah Erwin.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan hingga kuartal II 2016 realisasi investasi mencapai Rp 151,6 triliun. Rinciannya, Rp 99,4 triliun investasi asing dan Rp 52,2 triliun investasi dalam negeri. Jumlah itu naik 12,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Laporan DBS Insights Asia menunjukkan di antara negara-negara ASEAN, nilai potensi pasar Indonesia sesungguhnya menempati peringkat paling tinggi, yaitu sebesar 83,4 persen. Sebagian besar kalangan juga menyambut positif tim ekonomi pilihan Jokowi.
Sayangnya, DBS Insights Asia juga mengingatkan masalah ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia berada di atas negara-negara ASEAN lainnya. Ini yang membuat investor gamang masuk ke Indonesia. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaSalah satu yang ditekankan oleh Cak Imin yakni tentang kepercayaan pasar terhadap pemerintah
Baca Selengkapnyakondisi ini juga lumrah terjadi di sejumlah negara. Bahkan, sekelas negara ekonomi maju seperti Amerika Serikat (AS) hingga China.
Baca SelengkapnyaHarus diakui, kinerja investasi selama tahun politik akan sangat berpengaruh.
Baca SelengkapnyaMK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Para Pengusaha Beri Tanggapan Seperti Ini
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaMenurutnya, risiko itu sulit diprediksi karena minim data historis. Maka, industri asuransi dan reasuransi bisa mengambil peran untuk menjamin ketidakpastian.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta agar para capres dan cawapres bisa menyampaikan gagasan sesuai dengan data yang benar.
Baca SelengkapnyaBanyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.
Baca SelengkapnyaKata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik 2024, banyak investor yang mempertanyakan peluang berinvestasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya