Kasus beras oplosan, DPR ajak semua pihak benahi tata niaga pangan
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Roem kono mengajak semua pihak, baik Ombudsman, Lembaga Swasdaya Masyarakat (LSM), maupun pengamat untuk membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan demi meningkatkan taraf hidup para petani.
Roem Kono mengatakan, momentum pembenahan harus dilakukan tak lain karena Ombudsman dan para pengamat waktu itu turut membela PT Indo Beras Unggul (IBU) dalam kasus penggerebekan gudang beras dan memojokkan pemerintah melalui Satgas Pangan.
Menurut Roem Kono, yang dilakukan Satgas Pangan dan pemerintah sudah benar. Setiap usaha yang dilakukan Satgas Pangan bersama pemerintah pada dasarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan taraf hidup petani.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang dilakukan BULOG untuk atasi gejolak harga beras? Kemudian Tomi juga mengemukakan pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras di tanah air melalui program Bantuan Pangan dan Operasi Pasar atau Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP).
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Kenapa Kementan melakukan Opla di Banyuasin? Kegiatan Opla di Banyuasin dilakukan di 15 Kecamatan. Percepatan tanam ini untuk mengejar peningkatan IP padi di lahan rawa dimaksud yg sebelumnya adalah IP100 akan ditingkatkan menjadi IP200 padi pada areal optimasi lahan rawa mineral di Kabupaten Banyuasin.
-
Apa target Kementan terkait beras? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras pada bulan Maret, April dan Mei mendatang dalam kondisi aman.
-
Kapan Kementan melakukan peninjauan Opla di Banyuasin? 'Hari ini kami meninjau langsung kegiatan Opla yang dilakukan di Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan berupa normalisasi saluran maulun pendalaman saluran sekaligus pembuatan tanggul maulun peninggian tanggul.
Kepada Ombudsman, Roem Kono meminta menghormati proses hukum yang dilakukan Satgas Pangan Mabes Polri terhadap PT IBU. "Dari pada membuat kegaduhan, Ombudsman lebih baik ikut mengawal kebijakan pemerintah menertibkan tata niaga pangan yang selama ini sulit terkendali karena dikuasai segelintir pengusaha. Bukan sebaliknya, membela para cukong dan mafia pangan," ujarnya di Jakarta, Minggu (1/1).
Dia menyampaikan, pengawalan tersebut dilakukan karena pada akhirnya untuk kepentingan negara. Sehingga, setiap kebijakan yang diambil Satgas Pangan bersama pemerintah akan sangat baik untuk perbaikan tata niaga dan distribusi pangan ke depan.
Di sisi lain, Roem Kono sudah menyambut baik permohonan maaf yang disampaikan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) terhadap kegiatan bisnis anak perusahaan mereka, yakni PT IBU yang diduga menyalahi hukum. Menurutnya, permintaan maaf dari PT TPS membuktikan bahwa pemerintah dan Satgas Pangan sudah tepat dalam mengatur tata niaga beras yang selama ini bermasalah karena dikendalikan kartel pangan.
"Saya kira permintaan maaf ini menunjukkan Satgas Pangan bersama pemerintah ini sudah tepat dalam memperbaiki tata niaga perberasan kita. Jadi, patut kita sambut baik dan berharap jangan ada lagi kasus seperti ini," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca SelengkapnyaDPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaDugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaPengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Baca SelengkapnyaOmbudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca SelengkapnyaHaryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaAgus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca Selengkapnya