Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus beras oplosan, DPR ajak semua pihak benahi tata niaga pangan

Kasus beras oplosan, DPR ajak semua pihak benahi tata niaga pangan beras. shutterstock

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Roem kono mengajak semua pihak, baik Ombudsman, Lembaga Swasdaya Masyarakat (LSM), maupun pengamat untuk membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan demi meningkatkan taraf hidup para petani.

Roem Kono mengatakan, momentum pembenahan harus dilakukan tak lain karena Ombudsman dan para pengamat waktu itu turut membela PT Indo Beras Unggul (IBU) dalam kasus penggerebekan gudang beras dan memojokkan pemerintah melalui Satgas Pangan.

Menurut Roem Kono, yang dilakukan Satgas Pangan dan pemerintah sudah benar. Setiap usaha yang dilakukan Satgas Pangan bersama pemerintah pada dasarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan taraf hidup petani.

Orang lain juga bertanya?

Kepada Ombudsman, Roem Kono meminta menghormati proses hukum yang dilakukan Satgas Pangan Mabes Polri terhadap PT IBU. "Dari pada membuat kegaduhan, Ombudsman lebih baik ikut mengawal kebijakan pemerintah menertibkan tata niaga pangan yang selama ini sulit terkendali karena dikuasai segelintir pengusaha. Bukan sebaliknya, membela para cukong dan mafia pangan," ujarnya di Jakarta, Minggu (1/1).

Dia menyampaikan, pengawalan tersebut dilakukan karena pada akhirnya untuk kepentingan negara. Sehingga, setiap kebijakan yang diambil Satgas Pangan bersama pemerintah akan sangat baik untuk perbaikan tata niaga dan distribusi pangan ke depan.

Di sisi lain, Roem Kono sudah menyambut baik permohonan maaf yang disampaikan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) terhadap kegiatan bisnis anak perusahaan mereka, yakni PT IBU yang diduga menyalahi hukum. Menurutnya, permintaan maaf dari PT TPS membuktikan bahwa pemerintah dan Satgas Pangan sudah tepat dalam mengatur tata niaga beras yang selama ini bermasalah karena dikendalikan kartel pangan.

"Saya kira permintaan maaf ini menunjukkan Satgas Pangan bersama pemerintah ini sudah tepat dalam memperbaiki tata niaga perberasan kita. Jadi, patut kita sambut baik dan berharap jangan ada lagi kasus seperti ini," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan

Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.

Baca Selengkapnya
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun

DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog

Baca Selengkapnya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan

Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan

Baca Selengkapnya
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras

KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.

Baca Selengkapnya
Hati-hati, Anggota Polisi Diturunkan Bakal Tindak Pengoplos Beras
Hati-hati, Anggota Polisi Diturunkan Bakal Tindak Pengoplos Beras

Pengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Baca Selengkapnya
7 Jalan Keluar Buat Pemerintah Agar Harga Beras Segera Turun
7 Jalan Keluar Buat Pemerintah Agar Harga Beras Segera Turun

Ombudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.

Baca Selengkapnya
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat

Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Aparat Penegak Hukum Didesak Percepat Penyelidikan Dugaan Skandal Demurrage Beras Bulog
Aparat Penegak Hukum Didesak Percepat Penyelidikan Dugaan Skandal Demurrage Beras Bulog

Agus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya