Follow
Kasus Desa Fiktif, Ma'ruf Amin Minta Mendes Cek Periodik Penyaluran Dana Desa
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta jajaran kepolisian agar terus mengecek secara periodik fenomena desa fiktif. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya desa fiktif untuk mengakali dana desa.
"Itu harus terus diupdate. Terus ada secara periodik dilakukan pengecekan dana itu, desa-desa masih ada gak yang fiktif, siluman," ungkap Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/11).
Selain itu, Ma'ruf juga meminta untuk Abdul Halim untuk selalu memeriksa dan tidak hanya menerima laporan soal terkait fenomena desa fiktif. Dia pun tidak menutup kemungkinan masih ada desa fiktif yang belum terungkap.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kenapa Ma'ruf Amin ingin daerah kembangkan ekonomi syariah? Ma'ruf juga ingin pemerintah daerah dapat mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
"Jadi tidak hanya menerima laporan tapi juga mengecek betul apa tidak jumlah desa itu. Saya anjurkan untuk terus, siapa tau masih ada lagi yang belum terdetect, belum diketahui," imbuhnya.
Pemerintah Akan Awasi Masalah Desa Fiktif
Ma'ruf juga mengatakan pemerintah akan mengawasi fenomena desa fiktif tersebut. Ini juga untuk memastikan, peruntukan anggaran dana desa harus benar-benar dirasakan masyarakat desa yang membutuhkan.
"Jadi memang supaya dana-dana APBN itu sampai kepada yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Ma'ruf.
Diketahui Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pihaknya tengah menyelidiki adanya kasus desa fiktif. Desa fiktif adalah desa-desa baru tak berpenduduk namun meminta alokasi dana desa.
"Sudah ada (review) tapi mungkin mereka akan koordinasikan untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan," kata dia, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/11).
Saat ini, Askolani mengungkapkan pengusutan kasus desa fiktif telah sampai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. "Lagi diminta ibu (Sri Mulyani) review ke dirjen perimbangan keuangan," ujarnya.
Airlangga Panggil BPK dan Kemenkeu
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai kasus desa fiktif. Pihaknya akan melihat seperti apa hasil audit BPK.
"Ya nanti kita lihat dulu karena itu kan kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPK-nya juga," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/11).
Meski demikian, dia belum dapat merinci kapan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Dia memastikan, Kementerian Keuangan sebagai kementerian penyalur anggaran pasti memiliki data.
"Pasti kan dalam penyusunan setiap anggaran. dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Ya nanti saya musti lihat datanya. Nanti, nanti dijadwalkan," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Meski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.
Baca Selengkapnya
PKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Baca Selengkapnya
Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca Selengkapnya
Jelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca Selengkapnya
Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca Selengkapnya
PKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca Selengkapnya
KPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Baca Selengkapnya
Namun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca Selengkapnya
Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya
Temuan itu berdasarkan aduan diterima Tim Hukum Nasional AMIN Jatim melalui layanan call center yang dibuka sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya