Kebijakan impor pangan rusak sektor pertanian RI

Merdeka.com - Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan setiap tahun jumlah pekerja pertanian semakin menurun. Ini berpotensi mengancam produksi pangan di Indonesia.

Berdasarkan sensus pertanian 2013, Said mencatat, sebanyak 1.369 keluarga keluar dari pertanian dalam sepuluh tahun. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan pangan sebanyak 29,4 miliar kilogram beras dan 646 juta kilogram bawang per tahun.

Presiden Patriot Pangan dari Perkumpulan Patriot Pangan, Bugiakso mengatakan, kebijakan impor pangan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini menjadi penyebab rusaknya kaum tani dan pertanian Indonesia.

Menurutnya, kebijakan impor pangan ini sesungguhnya hanya menguntungkan para pelaku eksportir saja.

"Tetapi tidak bagi kaum petani Indonesia, yakni kelompok terbesar rakyat yang ada di negeri ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/12).

Bugiakso mengatakan, kebijakan impor segala bahan pangan memang benar bisa menjamin ketersediaan. Namun nyatanya, yang terjadi justru menjauhkan negeri agraris dari kedaulatan pangan.

"Atas nama efisiensi, Indonesia kemudian terjebak, lalu hancur, dan belum sanggup lagi keluar dari jebakan perdagangan dan politik pangan dunia," ujarnya.

Dengan perhitungan bahwa impor pangan lebih murah dari biaya produksi sendiri, terlihat seperti akan sangat menguntungkan. "Benar memang menguntungkan, tapi hanya menguntungkan para eksportir," katanya berkelakar.

Bugiakso menilai awal mula kehancuran kaum tani dan pertanian Indonesia ketika terjadinya perubahan konsep menanam menjadi membeli. Lalu munculnya fakta dari bercocok tanam menjadi kuli yang akhirnya menjadi petani di Indonesia sama artinya menjadi miskin.

Dengan fakta yang ada tersebut, ia melihat banyak anak petani yang tidak mau lagi memendam cita-cita menjadi petani. Lalu muncullah logika berpikir bahwa cara untuk tidak terus terjerumus dalam kemiskinan adalah berhenti menjadi petani.

"Adakah yang lebih pilu dari mendapati kenyataan seperti ini? Adakah yang lebih ironis dari kenyataan negeri agraris ini?" tutupnya.