Kemajuan industri mebel dan kerajinan RI terkendala regulasi
Merdeka.com - Ketua Himpunan Industri Mabel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Soenoto, menargetkan ekspor industri mabel dan kerajinan mampu mencapai USD 5 miliar hingga 2019. Angka tersebut sangat mungkin dicapai jika pemerintah membantu melakukan penyederhanaan regulasi.
"Tantangannya, kita harus bersaing dengan negara-negara lain. Termasuk Vietnam, Filipina dan segala macam. Sebetulnya, tantangan kita hanya satu, yaitu deregulasi yang sangat ulet. Kita semua sadar, ada sekitar 40.000 lebih regulasi yang sungguh sangat mengganggu," ujarnya di JIExpo, Jakarta, Jumat (9/3).
Soenoto mencontohkan, salah satu investor asing memutuskan hengkang dari Indonesia karena tidak betah menghadapi pengurusan perizinan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah diminta menciptakan regulasi yang mudah dipahami dan tidak merepotkan para investor.
-
Kenapa minat investor asing menurun di sektor keuangan Indonesia? Menurunnya minat investor asing terhadap sektor keuangan Indonesia disebabkan oleh sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju. Akibatnya, kebutuhan likuiditas pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi sangat kompetitif dan berbiaya mahal,' ucap Said.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Mengapa Airlangga Hartarto mendorong investasi asing? Pemerintah Indonesia juga tengah giat mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia guna mencapai target investasi senilai Rp 1.400 triliun di tahun 2023.
-
Bagaimana cara pemerintah mempersulit urusan? Kedua, birokrasi rumit jika tidak disertai dengan uang. Ganjar mencontohkan, seseorang sulit menjadi PNS jika tidak memiliki orang dalam.'Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran,' ujar dia.
"Coba Anda lihat di industri furnitur PMA kita, itu licensenya kurang lebih 110 license. Ada industri di Moro yang sekarang hengkang karena tidak betah untuk menghadapi perizinan yang ruwet. Makanya saya ilustrasikan, kalau tidak bisa memberikan regulasi yang segar, please jangan berikan regulasi yang mengganggu," jelasnya.
Soenoto menambahkan, untuk menunjang peningkatan ekspor mabel dan kerajinan ke depan maka industri disarankan tidak mengirimkan produk dalam bentuk barang mentah atau bahan baku. Industri harus mampu menciptakan bahan baku yang mempunyai suatu nilai tambah (added value).
"Kita mengajak masyarakat meningkatkan semangatnya dalam menciptakan added value. Salah satu pasal di konstitusi menyebut kekayaan Indonesia dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, kita harus menciptakan added value dari komoditas. Kalau tidak maka kita hanya mengekspor komoditas," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaMasuknya barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) menghambat pertumbuhan pasar dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaMendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca SelengkapnyaSebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) , Indonesia memang harus mendukung liberalisasi perdagangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca SelengkapnyaHal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal
Baca SelengkapnyaPemerintah masih berupaya untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan barang impor.
Baca Selengkapnya