Meski fokus bangun SDM, anggaran infrastruktur di RAPBN 2019 tak dikurangi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tidak akan mengurangi porsi anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2019. Meski pemerintah tengah fokus terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Tidak (mengurangi porsi pembangunan infrastruktur). Ya artinya APBN itu kan naik dari tahun ke tahun, kenaikannya kan bisa dipakai untuk ke SDM," kata Darmin sat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (7/8).
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur saat ini terus dijalankan oleh pemerintah. Sehingga, tidak memungkinkan anggaran tersebut dapat dikurangi. "Enggak. Karena apalagi yang sudah berjalan, masa di setop yang sudah berjalan," imbuhnya.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (R-APBN) 2019 di Istana Negara.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan seluruh jajaran di kabinetnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM).
"Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," ujar dia di Istana Negara.
Menurutnya, ada sejumlah program yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan SDM, salah satunya pelatihan vokasi. Di mana, dalam implementasinya, pemerintah telah menggandeng sektor industri. Hal ini juga diharapkan bisa diikuti oleh sektor-sektor lain.
"Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, kemudian kemitraan dengan industri, upgrading di ketenagakerjaan kita dan kementerian lain," kata dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca SelengkapnyaLembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi tidak menyinggung rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025 dalam pidato nota keuangan.
Baca Selengkapnya