Kemendag Curiga Banyak Kasus Bangunan Roboh Karena Tak Pakai Material SNI
Merdeka.com - Kementerian Perdagangan mulai ikut mengambil tindakan melihat kasus bangunan roboh yang terjadi. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) pun mulai memeriksa kualitas-kualitas material yang digunakan.
Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Veri Anggriono, curiga material yang dipakai tersebut tidak sesuai SNI. Dia pun geram karena pada akhirnya barang-barang itu menbahayakan konsumen.
"Kasihan, bapak-ibu sekalian, konsumen-konsumen kita khususnya baja kita lihat banyak yang roboh-roboh, gedung sekolah, rumah jabatan bupati, nah ini diduga menggunakan barang-barang yang tak sesuai standar," ujar Veri dalam sosialisasi portal SIMPTKN untuk permohonan Nomor Produksi Barang (NPB) secara online di Jakarta, Selasa (19/11).
-
Apa aja produk tekstil impor yang Kemendag selidiki? Produk-produk tersebut di antaranya pakaian dan aksesori pakaian, kain, tirai, karpet, benang stapel, filamen benang (yarn), ubin keramik, evaporator kulkas dan pembeku (freezer), baja, kertas, lysine, pelapis keramik, dan plastik kemasan.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Apa yang dimusnahkan Kemendag? 'Merespons maraknya peredaran barang dilarang, importasi sesuai ketentuan Permendag 40 tahun 2022 dan seterusnya, saya memimpin langsung pemusnahan sebanyak Rp 174,81 miliar barang-barang yang kita anggap ilegal. Termasuk pakaian bekas dan minuman-minuman yang tak berizin,' kata Mendag.
-
Bagaimana Kemenhub dan KNKT teliti rangka eSAF? Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini pun sudah melihat secara langsung proses pembuatan rangka eSAF di pabrik sepeda motor Honda di Kawasan Industri Indotaise Karawang pada Jumat (1/9).PT AHM membuat rangka eSAF dari raw material berupa High Strength Steel (HSS) yang diproses menjadi rangka dan kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED (Cathodic Electro Deposition) secara dipping (celup).
-
Kenapa Kemenhub dan KNKT teliti rangka eSAF? Menurut dia, pihaknya akan terus berupaya netral dalam melakukan penelitian atau pengungkapan terhadap rangka eSAF yang diisukan memiliki karat dan kropos di beberapa bagian.'Kami bersama KNKT akan mengawal dan mengawasi proses pemeriksaan dan penanganan rangka eSAF ini,' jelas dia.
Rumah bupati yang dimaksud adalah milik Bupati Mamuju yang ambruk pada pekan lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
Veri pun sudah memerintahkan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Direktorat Tertib Niaga untuk melakukan pengecekan. Pemeriksaan juga akan dilakukan pada Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memberikan sertifikasi produk SNI bagi barang material tersebut.
Siap Jatuhkan Sanksi
Veri curiga ada kecurangan dalam penerbitan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Oknum LSPro diduga berkomplot dengan pelaku usaha agar SPPT-SNI terbit meski tak laik.
"LSpro-LSpro yang melakukan pendaftaran SPPT-SNI diketahui ada main mata dengan pelaku-pelaku usaha sehingga konsistensi kepemilikan SPPT-SNI dalam memenuhi standar nasional barang itu diragukan," tegas Veri yang menyebut tak ragu memberi sanksi pada LSPro yang berbuat demikian.
"Kita lagi tunggu hasilnya. Mudah-mudahan sesuai standar, karena angin saja (robohnya). Tapi kalau tidak sesuai standar, tunggu hasilnya, nanti direktur pengawasan melakukan penindakan," ucap Veri.
Berdasarkan pengawasan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, selama tahun 2019 ada 23 persen produk yang tak sesuai SNI. Di antara barang tersebut ada baja tulangan beton (sekitar 62.000 pcs) dan baja lapis seng gelombang (sekitar 6.000 pcs). Produk-produk itu telah diamankan.
Reporter: Tommy Kurnia Rony
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Temuannya, besi baja siku tersebut tidak sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).
Baca SelengkapnyaKPK menemukan beberapa shelter tsunami sudah ada yang roboh.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan beberapa Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter yang telah dikorupsi.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli menegaskan ungkap kasus dari hasil pengawasan perdagangan ini demi menyelamatkan industri dalam negeri.
Baca SelengkapnyaNamun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.
Baca SelengkapnyaMengingat biaya bea masuk pakaian impor sekitar Rp60.000 per buah.
Baca SelengkapnyaKemendag terus mengawasi barang sesuai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L).
Baca SelengkapnyaPenyitaan ini merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui kanal Kontak Kami Kementerian Perdagangan.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, dia belum menemukan bagaimana barang-barang impor ilegal ini bisa masuk ke Tanah Air.
Baca SelengkapnyaTeten Masduki menyoroti masih maraknya penjualan pakaian bekas impor di pasaran.
Baca SelengkapnyaSeluruh barang ilegal hasil penindakan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor itu, diperkirakan bernilai Rp46.188.205.400.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.
Baca Selengkapnya