Follow
Kemendag sebut Indonesia butuh 10 tahun siapkan diri gabung TPP
Merdeka.com - Pemerintah saat ini masih mengkaji keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan Trans-Pasific Partnership (TPP). Pemerintah juga tengah mempertimbangkan banyak hal sebelum masuk TPP.
"Bagus TPP-nya cuma tergantung kita siap atau tidak. Kalau tadi di TPP dikatakan bahwa itu bisa memaksa kita bisa lebih baik, kita lihat diri kita dulu kita sudah siap atau belum untuk ikut itu. Karena lemahnya data saya rasa belum siap. Bukan TTP-nya enggak bagus, TTP-nya bagus tapi masalahnya kita siap atau tidak," ujar Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional Gusmelinda Rahmi di Gedung Kemendag, Jakarta, Selasa (22/11).
Lebih lanjut, dirinya mengatakan Indonesia butuh waktu 10 tahun untuk bisa menyiapkan diri bergabung dengan TPP ataupun perjanjian kerja sama lainnya. Hal ini disebabkan kelemahan data yang dimiliki Indonesia.
-
Apa saja yang dibahas Kemendag dengan Singapura? Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement dan Joint Initiative on e-Commerce di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa PPP melihat perkembangan koalisi lain? Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga melihat perkembangan dari koalisi lain sebelum menentukan sosok cawapres yang tepat untuk Ganjar.
-
Apa yang sedang dikaji oleh pemerintah terkait diaspora? 'Sekarang bukan (soal dwi kewarganegaraan). Ada yang lain,' kata Yasonna, saat diwawancarai di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3). Kendati demikian, dia tak menjelaskan secara rinci apa rencana Presiden Jokowi terkait diaspora.
-
Mengapa Kementerian ATR meninjau PELATARAN? Ia ingin memastikan program tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga yang tak bisa mengurus administrasi pertanahannya di hari kerja pada umumnya, yaitu Senin-Jumat.
-
Apa yang dibahas Kemnaker dengan Dubes RI untuk PEA? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
"Saya rasa 10 tahun lagi. Ini akibat lemahnya data yang ada, TPP bukanya tidak baik, melainkan yang menjadi masalah adalah Indonesia siap atau tidak," tegasnya.
Namun, Linda menegaskan pihaknya telah melakukan reformasi dalam pengadaan barang dan jasa. Kemendag pun terus melakukan strategi agar Indonesia siap bergabung di TPP.
"Kami berharap itu bisa menjadi lebih baik dan siap bersaing," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bergabungnya Indonesia menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akses pasar dan mendorong reformasi struktural dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Indonesia secara resmi telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS pada KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, 23-24 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif.
Baca Selengkapnya
Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
Baca Selengkapnya
PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.
Baca Selengkapnya
Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca Selengkapnya
Namun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
Retno telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto mengenai BRICS ketika baru-baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Sektor ekspor akan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Baca Selengkapnya
DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat pada 25-26 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Fokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca Selengkapnya
Tidak ada tujuan lain saat berpartisipasi bila menjadi bagian dari komunitas atau kelompok tersebut.
Baca Selengkapnya