Follow
Kemendagri: Masih Ada Pemda Belum Salurkan Insentif Tenaga Kesehatan 2020
Merdeka.com - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian menyebut bahwa masih ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menyalurkan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes). Hal ini terjadi karena Pemda sangat berhati-hati dalam penyaluran dana.
Menurut Adrian, per 20 April 2021 masih ada sisa Rp968,98 miliar Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) 2020 yang belum dibayarkan untuk insentif nakes. Pemda pun diimbau perlu melakukan langkah-langkah percepatan.
Beberapa Pemda dengan realisasi pembayaran insentif nakes terendah dari pagu BOKT adalah Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan), Kabupaten Magetan (Jawa Timur), Kabupaten Yahukimo (Papua), dan Kabupaten Manggarai (Nusa Tenggara Timur). Kelimanya dan beberapa daerah lain mencatatkan realisasi nol persen.
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun para pekerja rentan tersebut berasal dari 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga Pedagang. Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang seluruhnya akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Siapa yang dibantu Kemensos dalam program ini? 'Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ' ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang diberikan dalam bantuan Kemendag Peduli? Bantuan 2.000 Paket Kebutuhan Pokok Bantuan yang diserahkan berupa barang kebutuhan pokok sebanyak 2.000 paket. Masing- masing paket tersebut terdiri atas 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan mi instan.
Dijelaskan Adrian, beberapa hambatan dalam penyaluran ini termasuk soal verifikasi data dan Pemda yang cenderung berhati-hati untuk melakukan pembayaran.
"Pemda tentu jadi cenderung berhati-hati jangan sampai verifikasi belum dilakukan melalui sistem yang sudah disiapkan Kemenkes, namun langsung dibayarkan oleh Pemda. Jadi lebih pada unsur kehati-hatianan Pemda," tuturnya.
Dia pun berharap Pemda dengan realisasi rendah segera membayarkan insentif nakes. "Perlu ada semacam simplikasi prosedur pencairan yang menurut hemat kami sudah sangat sederhana oleh Pemda, namun tidak mengurangi aspek akuntabilitas agar hak insentif bisa segera diterima oleh nakes di masing-masing Pemda," sambungnya.
Daerah Pembayaran Insentif Terbesar
Sementara itu, kabupaten/kota dengan realisasi pembayaran insentif nakes terbesar antara lain Kabupaten Sekadau (Kalimantan Barat), Kabupaten Jember (Jawa Timur), dan Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara).
Adapun Plt. Kepala Badan PPSDM Kemenkes, Kirana Pritasari, mengungkapkan total realisasi pembayaran insentif nakes per 26 April 2021 sebesar Rp584.512.938.790.
Total dana yang telah disetujui tersebut antara lain untuk pembayaran tunggakan insentif tahun anggaran 2020 R 475,7 miliar, insentif tahun anggaran 2021 Rp83, 89 miliar, dan santunan kematian Rp24,9 miliar.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara
Baca Selengkapnya
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya
Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.
Baca Selengkapnya
Penyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca Selengkapnya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, batuan sosial terkait bencana el nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
ian juga menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan.
Baca Selengkapnya