Kemenkeu ajukan pagu anggaran Rp 45,15 triliun di 2019
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mengajukan usulan anggaran untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 45,15 triliun. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu, Hadiyanto mengungkapkan anggaran tersebut menurun karena ada penyesuaian.
"Pagu anggaran yang diusulkan Rp 45,15 triliun atau menurun karena ada penyesuaian sekitar Rp 1 triliun," kata Hadiyanto di ruang rapat komisi XI DPR RI, Senin (17/9).
Dia menjelaskan pagu anggaran tersebut sesuai nawacita dan digunakan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Kementerian Keuangan.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kenapa Kemnaker minta anggaran pertanian dinaikkan? 'Kuncinya cuma satu Pak dan tidak bisa ditawar-tawar yaitu anggaran. Bapak harus Ingatkan semua pihak bahwa bapak punya posisi tawar untuk menambah anggaran agar lebih baik. Negara tidak ada salahnya menambah anggaran pertanian. Mohon maaf Pak, kita sampai 50 tahun lagi pindah ibukota enggak apa-apa, tetapi kalau kelaparan 2 tahun saja bisa bubar kita pak,' ujar Alimin, Rabu (8/11).
"Adapun yang menjadi outcome dari program ini adalah tata kelola kementerian keuangan yang baik dengan pagu anggaran terdiri dari Rupiah murni Rp 31,4 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 13,7 triliun dan Rp 30,6 miliar dari pinjaman hibah luar negeri," ujarnya.
Berikut rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit di Kementerian Keuangan:
1. Sekretariat Jenderal Rp 20,7 triliun
2. Inspektorat Jenderal Rp 102,88 miliar
3. Direktorat Jenderal Angaran Rp 115,7 milliar
4. Ditjen Pajak Rp 6,8 triliun
5. Ditjen Bea dan Cukai Rp 2,96 triliun
6. Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 105,6 miliar
7. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp 111,6 miliar
8. Ditjen Perbendaharaan Rp 12,5 triliun
9. Ditjen Kekayaan Negara Rp 667,2 miliar
10. BPPK Rp 635,3 miliar
11. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rp 128,3 miliar
12. Pengelolaan Portal INSW Rp 125,1 miliar
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementan untuk tahun 2025 mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2024, meskipun peran Kementan sangat vital.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaPembahasan penting Jokowi dan Prabowo terkait kenaikan anggaran Kemenhan di 2024.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaPembahasan penting Jokowi dan Prabowo terkait kenaikan anggaran Kemenhan di 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya