Kemenkeu sebut pelaku OTT sudah dipantau sejak lama

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Senin (21/11) malam. Penindakan ini menjadi yang kedua di instansi negara setelah sebelumnya Kementerian Perhubungan.

‎Sekertaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengungkapkan, Kemenkeu telah melakukan pemantauan tindakan suap tersebut sejak lama. Hanya saja, OTT tersebut baru dilakukan kemarin karena harus memastikan lebih dahulu.

"Informasi sejak awal kita sudah punya. Kita kan punya sistem itu. Kita telusuri, kita memastikan ada perbuatan yang melanggar hukum.‎ Sudah cukup lama," ujar Hadiyanto di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/11).

Dia mengakui Kementerian Keuangan juga mendapat informasi dari pihak-pihak lain, tidak terkecuali pihak ketiga. Selain itu, pihaknya melakukan pemantauan dari sejumlah potensi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suap didalamnya.‎‎

"Irjen selalu dapat informasi baik dari pihak ketiga maupun pantauan irjen sendiri berbagai potensi," katanya.‎

"Informasi itu bisa dari sistem dan whistle blower. Kemenkeu melaporkan. Ada juga indikasi dari APH. Teknik untuk memantau kinerja semua APH dan Irjen sudah dilengkapi intelijen agar pelayanan publik tak terganggu masalah seperti itu," tambahnya.‎

‎Kedepannya, Kemenkeu akan melakukan sejumlah reformasi sistem untuk menghindari kasus suap tersebut terjadi kembali. Tidak hanya itu, perbaikan dalam sistem Informasi dan Teknologi juga akan lebih diperketat lagi agar pemantauan bisa semakin baik.‎

"Sistemnya kita reform. Apakah dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kedua, standart kapabilitas, integritas. Ketiga IT system. Jadi kinerjanya lebih terpantau. Keempat, peraturan perundang undangannya. Jadi bisa saling dukung dan saling harmoni," pungkasnya.