Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu yakin gugatan UU tax amnesty tak dikabulkan oleh MK

Kemenkeu yakin gugatan UU tax amnesty tak dikabulkan oleh MK Ilustrasi Mafia Pajak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan gugatan yang diajukan oleh beberapa organisasi masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU pengampunan pajak (tax amnesty) adalah hal yang biasa. Dia yakin gugatan UU pengampunan pajak tak bakal dikabulkan oleh MK.

"Bagi kami, pemerintah, gugatan di MK itu suatu hal yang biasa saja karena banyak UU yang digugat ke MK. Tapi gugatan UU yang berkait dengan Kemenkeu hampir seluruhnya kita menangkan. Karena kami sangat yakin UU sangat diperlukan untuk kepentingan nasional," kata Hadiyanto di Jakarta, Kamis (14/7).

Meski digugat, dia meyakini UU ini akan terap berjalan karena menyangkut kepentingan banyak orang. Bahkan, UU ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

"UU ini mampu meningkatkan perekonomian nasional. Karena diharapkan dari tax amnesty akan ada repatriasi dana besar-besaran. Sehingga akan meningkatkan likuiditas perbankan kita, dan memberikan kesempatan untuk pinjam dan berinvestasi di sektor riil dan infrastruktur," imbuhnya.

Dengan meningkatnya investasi, maka akan berpengaruh pada penguatan nilai tukar (kurs) Rupiah karena akan banyak mata uang asing yang masuk ke dalam negeri dalam jumlah yang besar. Selain itu, UU ini juga meningkatkan data base sistem perpajakan kita, sehingga akan memperbaiki kebijakan dan strategi perpajakan ke depan.

"Dengan masuknya dana repatriasi dan dikenakan uang tebusan diharapkan ada penerimaan jangka pendek untuk APBN 2016 sebesar Rp 165 triliun," jelas Hadiyanto.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Harapan Pengusaha Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres
Harapan Pengusaha Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Hasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Respons Menkes Budi soal UU Kesehatan Digugat ke MK: Itu Normal, Anytime
Respons Menkes Budi soal UU Kesehatan Digugat ke MK: Itu Normal, Anytime

IDI mengajukan judicial review UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Baca Selengkapnya
Anwar Usman Soal Putusan MK jadi Sorotan Publik: Harus Dipandang Sebagai Keberkahan
Anwar Usman Soal Putusan MK jadi Sorotan Publik: Harus Dipandang Sebagai Keberkahan

Dia menyebut bahwa putuskan MK itu tak bisa memuaskan semua pihak.

Baca Selengkapnya
Menteri Ketenagakerjaan Segera Bentuk Regulasi soal Upah Sesuai Keputusan MK, Perusahaan Harus Patuh
Menteri Ketenagakerjaan Segera Bentuk Regulasi soal Upah Sesuai Keputusan MK, Perusahaan Harus Patuh

Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

Baca Selengkapnya
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Baca Selengkapnya
Kebutuhan Posisi Hakim Agung Mendesak, KY: Penundaan Usulan Bisa Ganggu Jalannya Negara
Kebutuhan Posisi Hakim Agung Mendesak, KY: Penundaan Usulan Bisa Ganggu Jalannya Negara

KY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.

Baca Selengkapnya
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK

PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
MK Buka Suara Respons Heboh RUU Pilkada Dibahas Secara 'Kilat'
MK Buka Suara Respons Heboh RUU Pilkada Dibahas Secara 'Kilat'

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.

Baca Selengkapnya
Titi Anggraini soal Putusan MK: Pemilih Tidak Harus Berhadapan dengan Calon dari Koalisi Obesitas
Titi Anggraini soal Putusan MK: Pemilih Tidak Harus Berhadapan dengan Calon dari Koalisi Obesitas

Anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan, putusan MK tersebut langsung berlaku di Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya