Kementerian Lembaga Bisa Usulkan Masyarakat Terima Program Kartu Prakerja
Merdeka.com - Direktur Komunikasi, Kemitraan dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji W Ruky menyebut bahwa seluruh Kementerian Lembaga atau KL bisa melakukan pendataan dan mengusulkan masyarakat yang terdampak corona ikut program kartu prakerja. Sementara untuk pendaftarannya tetap harus melalui situs resmi prakerja.
"Yang dilakukan KL adalah pendataan. Sedangkan pendaftaran hanya di situs resmi prakerja. Jadi, setelah menerima usulan dari KL, kami nanti lakukan verifikasi," kata dia di Jakarta, Senin (13/4).
Dia menjelaskan, setelah KL mengusulkan beberapa masyarakat yang dianggap berhak untuk mengikuti program kartu prakerja, proses selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan oleh Project Management Office (PMO).
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Siapa saja yang boleh daftar Kartu Prakerja? Melansir dari prakerja.go.id, semua warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bisa mendapatkan kartu Prakerja.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Apa saja yang diverifikasi untuk penerima KJP Plus? Budi mengatakan, distribusi pada tahap pertama tahun 2024 terlambat, karena Pemerintah perlu melakukan pemadanan dan verifikasi ulang. Seperti domisili penerima harus di DKI Jakarta, tidak memiliki kendaraan roda empat serta aset properti di atas Rp1 miliar.
Setelah proses verifikasi dilakukan PMO kemudian diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri untuk verifikasi NIK. Kementerian Sosial juga akan melakukan pendataan untuk penerima bansos, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memverifikasi status sekolah dan kuliah.
"Setelah verifikasi, peserta bisa gabung ke gelombang pendaftaran yang per minggunya 164 ribu sekian peserta yang bisa dapatkan kartu prakerja," kata dia.
Jika pendaftar atau usulan lebih banyak, bisa melakukan pendaftaran di gelombang selanjutnya.
"Dan jika mereka daftar dan ikut seleksi dan sukses verifikasi dan ikuti tes kemampuan dasar, maka mereka dapat bergabung di gelombang pendaftaran dan bisa dapat kartu prakerja," kata dia.
189.586 Pekerja Parekraf Terdampak Corona Diusulkan Jadi Penerima Kartu Prakerja
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengusulkan sebanyak 189.586 tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari 34 provinsi yang terdampak wabah pandemi Covid-19 mendapat manfaat program kartu prakerja dari pemerintah. Di mana program kartu pra kerja ini sendiri sudah dibuka sejak Sabtu (11/4) kemarin.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio menjelaskan, data yang masuk ke Kemenparekraf tersebut diperoleh dari asosiasi industri dan profesi pariwisata dan ekonomi kreatif serta dinas-dinas pariwisata. Dari total tenaga kerja parekraf yang diusulkan tersebut sudah melalui proses data cleansing yang sudah dilaporkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dijadikan basis data penerima kartu pra kerja.
"Data tersebut merupakan data yang berasal dari pekerja formal, tenaga kerja informal, PHK, dan pekerja yang dirumahkan. Selain itu juga pelaku seni, federasi musisi Indonesia, persatuan karyawan film dan televisi, serta pelaku ekonomi kreatif lainnya," katanya melalui keterangan resminya, Senin (13/4).
Wishnutama juga mengimbau agar dinas pariwisata di daerah bisa membantu tenaga kerja yang kesulitan mendaftar di daerahnya masing-masing.
"Saya mengimbau dinas pariwisata di daerah, bisa membantu dan terus mengawal, agar para pelaku parekraf bisa menerima insentif. Sehingga dapat meringankan beban dan biaya operasional para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).
Baca SelengkapnyaTugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini melingkupi sejumlah kementerian teknis.
Baca SelengkapnyaProgram Kartu Prakerja 2023 dibuka dengan skema normal. Artinya, akan dilakukan secara hybrid yakni online dan offline.
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca SelengkapnyaKesempatan terbuka tersebut akan dikirimkan melalui dashboard kepada pendaftar program Kartu Prakerja yang beruntung, dalam bentuk notifikasi 'Survei Pendaftar'
Baca SelengkapnyaTemu Bisnis ini untuk mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Baca Selengkapnyapenciptaan wirausaha baru melalui kegiatan TKM Pemula, juga didukung dengan adanya pendampingan usaha yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendamping
Baca SelengkapnyaPenerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca SelengkapnyaHadirnya gedung ini untuk mendorong koperasi dan para UMKM untuk lebih berkontribusi pada PLUT.
Baca SelengkapnyaSetelah melewati berbagai modifikasi, pelaksanaan program Prakerja tetap bisa bertahan hingga saat ini.
Baca SelengkapnyaKemnaker memiliki 21 UPT Balai Pelatihan Vokasi yang tersebar di 15 provinsi.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2024 ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang.
Baca Selengkapnya