Follow
Kementerian Perdagangan hapus 38 izin terkait ekspor impor
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK sudah menerbitkan paket kebijakan jilid pertama sebagai obat di tengah lesunya perekonomian nasional. Sebagian besar berisi deregulasi alias penyederhanaan aturan yang selama ini dinilai menghambat laju perekonomian dalam negeri.
Kementerian Perdagangan akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk 38 aturan dari 134 regulasi yang ada.
"Kami menghapus sekitar 38 izin yang meliputi 4 izin ekportir terdaftar, 21 izin jenis importir terdaftar, 13 izin importir produsen. Kalau kami total dari perizinan yang ada itu terpangkas sekitar 31,4 persen," ujar Ketua Tim Deregulasi Kementerian Perdagangan Arlinda Imbang Jaya, Jakarta, Jumat (18/9).
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
Dia menjelaskan, pemangkasan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Harapannya paket kebijakan ini dapat mendukung upaya melancarkan arus barang dalam rangka ekspor dan impor, distribusi barang dalam negeri dan meningkatkan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.
"Guna meningkatkan struktur ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, demi kepentingan masyarakat banyak artinya kami diminta melakukan beberapa kebijakan yang harus diregulasi. Ini tahap pertama dan ada tahap selanjutnya," terang Arlinda.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Pihaknya turut mengapresiasi langkah yang diambil Kementerian Perindustrian yang dengan tegas menginginkan pembatasan impor kembali.
Baca Selengkapnya
Pengetatan impor juga dilakukan berbagai negara demi melindungi industri dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Sosialisasi digelar secara hibrida yang dihadiri para eksportir dan pemangku kepentingan.
Baca Selengkapnya
Permendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas.
Baca Selengkapnya
Permendag 8 Tahun 2024 terbit untuk mengatasi permasalahan tertahannya 26.000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.
Baca Selengkapnya
Permendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Barang yang dimusnahkan terdiri dari ban motor, mesin bor, bahan tekstil, handphone dan tablet yang tidak memiliki LS, NPB dan tidak ber-SNI serta miras.
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Prasiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perubahan aturan untuk memperlancar masuknya barang impor.
Baca Selengkapnya
Barang ilegal tersebut merugikan masyarakat, termasuk UMKM.
Baca Selengkapnya
Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Daftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Baca Selengkapnya