Kemudahan investasi pariwisata RI masih tertinggal terkendala regulasi

Merdeka.com - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui, kemudahan berinvestasi khusus pariwisata di Indonesia masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan beberapa lain seperti Jepang dan Vietnam. Penyebabnya, pengurusan izin (regulasi) untuk memulai investasi di Indonesia masih membutuhkan banyak proses.

"Kalau mau maju ujungnya deregulasi, Jepang naik dua kali lipat dari 2012 ke 2013, dari 9 juta ke 20 juta hanya dalam 2 tahun. Vietnam melakukan deregulasi besar-besaran, sehingga dia sebagai investor darling karena mudah sekali investasi di sana," ujar Arief di Kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/1).

Arief mengatakan, percepatan regulasi sebenarnya bisa dilakukan dengan mentransformasi semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun, langkah tersebut dinilai cukup sulit. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjalankan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan ekonomi khusus.

"Saya mempunyai hipotesis dugaan kita harus mentransformasi semua pemda di Indonesia, tapi itu hampir tidak mungkin. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah regulasi itu berlaku untuk kawasan ekonomi khusus. Jadi di area tertentu misalkan di Tanjung Lesung, Banten, di situ berlaku regulasi yang one stop services untuk mempermudah investor," jelasnya.

Arief menambahkan, dengan penerapan PTSP di kawasan ekonomi khusus investor tidak perlu lagi direpotkan dengan pengurusan izin yang bertele-tele. "Kalau di kawasan ekonomi khusus kan ada perwakilan dinas-dinas menjadi satu, sehingga tidak dilempar-lempar. Kita buka-bukaan sajalah. Investor semuanya mengeluh karena lama waktunya dan seolah-olah dilempar sana sini," tandasnya.