Follow
Kepada OJK, Wapres Ma'ruf Amin Minta Bank Muamalat Tidak Ditutup
Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, meminta otoritas jasa keuangan (OJK) tidak menjadikan penutupan atau likuidasi sebagai solusi masalah Bank Muamalat. Wapres Ma'ruf meminta Bank Muamalat diperkuat dengan mendatangkan investor.
"Ya kita serahkan pada OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah bank muamalat dan menggandeng investor yang laik dan pantas," kata Wapres Ma'ruf di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (20/11).
Namun, dia menyerahkan segala keputusan pada OJK sebagai institusi yang berwenang. "Karena kalau tutup kan gampang, tidak usah pake a i u e o langsung tutup. Secara brand (Bank Muamalat) sudah sangat kuat, karena itu penting untuk dikuatkan, dan jangan dibiarkan menjadi mati," ungkap Wapres Ma'ruf.
-
Apa saja upaya OJK untuk perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis;Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Kenapa OJK dorong pengembangan perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional.Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Siapa yang sampaikan pesan OJK? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Bagaimana OJK dorong UMKM akses pendanaan? Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan upaya mendukung kemajuan UMKM, OJK menerbitkan ketentuan mengenai Securities Crowdfunding untuk memperoleh pendanaan melalui instrumen Pasar Modal.'Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05miliar dari 284 investor,' kata Inarno.
Seperti dikabarkan, knerja PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, tak kunjung membaik. Bahkan berdasarkan laporan keuangan teranyar, kuartal II-2019, laba bank anjlok dengan diikuti kualitas aset yang kembali memburuk.
Laba bersih setelah pajak bank per Juni 2019 merosot 95,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp5,1 miliar. Pendapatan Bank Muamalat setelah distribusi bagi hasil yang merosot 68,1 persen yoy menjadi satu penyebabnya.
Wapres Ma'ruf Pastikan Tak Ada Perintah BUMN Selamatkan Bank Muamalat
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, memastikan tidak ada permintaan dari pemerintah kepada bank badan usaha milik negara (BUMN) untuk menyelamatkan Bank Muamalat. Jika bank pelat merah ingin menyuntikkan dana segar, lanjutnya, itu murni keputusan manajemen bank tersebut.
"Oh tidak, tidak intervensi, bukan intervensi. Kalau BUMN mau masuk itu bersifat aturan sistem keuangan saja. Jadi tidak ada kemudian pemerintah: oh kamu. Oh tidak ada. Jadi pendekatannya upaya bisnis saja," ujar wapres di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/11).
Menurut Wapres Ma'ruf, pemerintah senantiasa memperhatikan dan memperkuat stabilitas dan penguatan lembaga keuangan. Termasuk salah satunya Bank Muamalat.
"Pemerintah mendorong supaya ada penguatan melalui sistem dan cara-cara yang benar. Melalui prosesnya itu proses yang biasa. Bagaimana penguatan lembaga keuangan atau perbankan berjalan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Semua itu hanya mendorong."
Sebelumnya, beredar kabar adanya upaya penyehatan Bank Muamalat oleh tiga bank BUMN. Mereka adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Upaya perbaikan iklim investasi secara terus menerus mesti dilakukan agar pertumbuhan investasi dan perkonomian tidak terhenti.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.
Baca Selengkapnya
Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.
Baca Selengkapnya
OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.
Baca Selengkapnya
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terjaganya tingkat pertumbuhan kredit dan DPK di level yang hampir sama.
Baca Selengkapnya
OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).
Baca Selengkapnya
Sejak tahun 2004, pemerintah menegaskan bentuk wakaf tidak hanya sebatas tanah, tetapi juga harta benda lainnya, termasuk uang.
Baca Selengkapnya
Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.
Baca Selengkapnya
OJK bersama DSN-MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima Sanawi) DPS 2023.
Baca Selengkapnya
Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.
Baca Selengkapnya
Pemerintah daerah diminta mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah.
Baca Selengkapnya