Menko Darmin tunggu putusan Presiden Jokowi soal ratifikasi 7 perjanjian dagang bebas

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, akan menyerahkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri terkait penyelesaian ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional di lingkup Asean dan Asean plus one FTA (Free Trade Agreement) kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya, ratifikasi perjanjian ini sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun belum menemui titik terang.

"Ya kita akan sampaikan ke Presiden, bahwa ini sudah disampaikan dengan surat kepada DPR, sejak 2015, ada yang 2016 dan 2018 awal. Nah, memang diaturannya mengatakan, kalau lebih dari 60 hari (tidak ada keputusan DPR), itu bisa ditempuh jalan lain. Nah kita sedang mengajukan itu untuk pertimbangan Presiden," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (7/11) malam.

Saat ini hanya Indonesia yang belum melakukan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Hal ini pun membuat Indonesia harus menanggung kerugian karena tidak dapat menikmati keuntungan dari adanya perjanjian seperti yang diperoleh negara anggota lainnya.

Menko Darmin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui penyebab DPR tidak merestui retifikasi tersebut. "Kita tidak tahu, itu (draf pembahasan) kan dibawa ke DPR itu," jelasnya.

Adapun ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional ini antara lain ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD), First Protocol to Amend the ASEAN-Australisa-New Zealand FTA (AANZFTA) dan Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN-Korea FTA (AKFTA).

Kemudian, Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN-China FTA (ACFTA), Protocol to Implement the 9th Package of ASEAN Framework Agreement on Services (the 9th AFAS Package), dan Agreement on Trade in Service under the ASEAN-India FTA (AITISA) dan Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA).

Ada beberapa potensi kerugian bila Indonesia tidak meratifikasi 7 PPI tersebut. Misalnya pada perjanjian AANZFTA, akan ada 2 kerugian, yaitu 11 anggota akan menolak SKA (versi lama) sehingga produk Indonesia tidak dapat memanfaatkan preferensi tarif dalam AANZFTA.

Kemudian pada perjanjian AITISA, Indonesia tidak dapat mengakses pasar tenaga profesional di sektor konstruksi, travel, komunikasi, jasa bisnis lainnya (posisi high and middle management), dan jasa rekreasi yang menjadi keunggulan Indonesia vis a vis India.

Lalu Indonesia dapat disengketakan karena tidak menerapkan prinsip transparansi karena tidak menurunkan biaya transaksi, tidak dapat memberikan kepastian kode HS yang dikomitmenkan sebagai hasil perundingan (HS 2007 ke HS 2012), jika tidak meratifikasi perjanjian AKFTA.

Terkait AFAS 9, potensi kerugiannya adalah Indonesia tidak dapat mengakses pasar jasa ASEAN pada subsektor yang ditambahkan Negara-Negara ASEAN ke dalam AFAS (Indonesia menambahkan 11 subsektor). Selain itu, juga berpotensi disengketakan oleh anggota ASEAN lain yang memiliki kepentingan komersial.

Sementara untuk perjanjian AMDD, jika Indonesia tidak meratifikasinya, maka produk ALKES Indonesia sulit dipasarkan di ASEAN dan dunia karena AMDD mengatur standar, aturan teknis dan prosedur kesesuaian penilaian yang mengharmonisasikan standar ALKES di ASEAN sesuai standar internasional.

Adapun potensi kerugian jika tidak meratifikasi perjanjian ACFTA adalah Indonesia dapat disengketakan karena tidak mempermudah ketentuan SKA, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan sesuai kesepakatan. Indonesia juga tidak menikmati penambahan komitmen 5 subsektor jasa oleh RRT.

Terakhir, jika republik ini tidak meratifikasi IP-PTA, maka setidaknya akan ada lima potensi kerugian antara lain, Pakistan akan terminate PTA sehingga Indonesia akan kehilangan pangsa pasar CPO senilai USD 1,46 miliar di Pakistan. Kedua, pangsa pasar CPO akan direbut Malaysia yang saat ini sedang meng-up-grade bilateral FTA-nya (bukan sekadar PTA) dengan Pakistan.

Kemudian dapat menghambat rencana bersama untuk up-grade IP-PTA menjadi IP-Trade in Goods Agreement. Dalam berbagai skenario persetujuan (PTA, TIGA, FTA atau CEPA), Pakistan tidak mungkin menikmati surplus neraca perdagangan dengan Indonesia.