Keterbukaan data migas dapat dukungan
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membuka data (open data) kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas).
Hal ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, salah satunya anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi dalam diskusi "Energi Kita" di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (12/2).
"Terobosan tersebut dapat menjadi ide yang bagus dengan catatan penelitian di bawah kontrol dari Pemerintah," kata Kurtubi.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Bagaimana cara Menkominfo memastikan revisi UU ITE jilid II tak semena-mena? Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) itu menyampaikan pemerintah akan membuat ruang diskusi untuk membahas pasal-pasal dalam revisi UU ITE yang dianggap bermasalah. Dia memastikan tak akan semena-mena dalam menerapkan revisi UU ITE jilid II ini.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Apa yang diyakinkan oleh Menkominfo terkait Revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
Lanjutnya, Kurtubi menegaskan bahwa keterbukaan data bisa dilakukan dan tidak melanggar undang-undang.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang ESDM Sammy Hamzah. "Investor jadi bisa melihat data lebih transparan. Kami sangat berharap itu dilanjutkan jadi bisa banyak kemungkinan investor masuk ke Indonesia," ujarnya.
Sammy menambahkan keterbukaan data akan mempermudah kegiatan ekplorasi dan ekploitasi migas. Terlebih, kegiatan tersebut tergolong padat teknologi yang butuh biaya besar sekitar USD 40 juta sampai USD 200 juta per sumur.
Sebelumnya, Andang Bachtiar yang pernah menjabat sebagai ketua Komite Eksplorasi Nasional (KEN) sempat merekomendasikan bahwa dibutuhkan paradigma baru dalam pengelolaan data migas.
Salah satunya, data sebagai infrastruktur (bukan komoditi) dengan akses gratis, mudah, dan lengkap, tidak menjadikan data sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan kelembagaan pengelolaan data.
"Hal (keterbukaan data) ini perlu dilakukan mengingat turunnya harga minyak dunia yang berakibat berkurangnya kegiatan eksplorasi migas," ungkap Andang kala itu. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cawapres Mahfud MD berpendapat soal data pemerintahan yang bisa dibuka dan rahasia.
Baca SelengkapnyaKPU RI memastikan, tujuan SIREKAP digunakan adalah untuk memotret proses penghitungan suara di TPS
Baca SelengkapnyaRamai postingan di akun X terkait kabar diretasnya data pelanggan KAI.
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Presiden RI Mahfud Md memberi tanggapan mengenai data anggaran pertahanan yang seharusnya dibuka untuk publik pada saat debat ketiga Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaBudi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandhiyudha menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah hak seluruh warga negara.
Baca Selengkapnya