Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR Tagih Janji Jokowi Pisahkan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan

Ketua DPR Tagih Janji Jokowi Pisahkan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan Jokowi. ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo kembali menagih janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan. Dia menyampaikan bahwa ide pemisahan ini merupakan salah satu poin dalam janji kampanye Presiden Joko Widodo alias Jokowi semasa Pemilihan Presiden 2014.

"Itu janji kampanye Jokowi 2014 yang belum sempat diwujudkan, tapi ini kita sedang dibahas di DPR," kata dia saat ditemui usai menghadiri Seminar Nasional INDEF, Jakarta, Selasa, (26/3).

Dia mengatakan bahwa pemisahan tersebut terdapat dalam dalam revisi undang-undang KUP. Di dalam aturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan DJP menjadi badan penerimaan negara.

"Karena kita melihat pembentukan badan yang lebih efisien dalam lebih meningkatkan penerimaan negara," ujarnya.

"Karena pertama bertanggung jawab langsung ke presiden, kemudian ada parameter-parameter yang lebih terukur dalam meningkatkan penerimaan pajak," imbuhnya.

DPR, kata dia, tentu menginginkan agar aturan yang menjadi payung hukum dapat segera selesai. "Kami memiliki keinginan untuk selesaikan secepat-cepatnya mudah-mudahan Sebelum masa jabatan berakhir BPN sudah bisa terbentuk agar semua program Pak Jokowi 2014-2019 terwujud," tandasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Kenapa Dirjen Pajak Bisa Intip Rekening Pribadi Masyarakat
Ternyata, Ini Alasan Kenapa Dirjen Pajak Bisa Intip Rekening Pribadi Masyarakat

Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Ingin Lebur DJP dan Bea Cukai, Ini Potensi Ekonomi Jika di Bawah Presiden Langsung
Prabowo-Gibran Ingin Lebur DJP dan Bea Cukai, Ini Potensi Ekonomi Jika di Bawah Presiden Langsung

Pajak sangat berkontribusi pada pembangunan negara dengan persentase lebih dari 70 persen.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Selengkapnya