Kisruh politik Italia mengguncang ekonomi Uni Eropa

Merdeka.com - Krisis politik yang terjadi di Italia kembali mengguncang ekonomi Uni Eropa (UE). Pasar di seluruh Eropa mengalami penurunan akhir pekan lalu, kurs Euro anjlok, saham merosot, dan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah melonjak.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, Italia selalu jadi biang kerok terguncangnya pasar Uni Eropa. Perebutan kekuasaan yang sempat terjadi di tubuh negara tersebut mengganggu kondisi ekonomi di sekitarnya. Italia mengalami perebutan kekuasaan yang dramatis antara populis dan anggora parlemen yang pro UE. Italia alami krisis polik usai sejumlah kelompok gagal hasilkan pemerintahan koalisi baru.

Hal tersebut menambah kekhawatiran kalangan investor karena ekonomi Italia termasuk terbesar ketiga di zona Euro. Hal tersebut menjadi perhatian signifikan bagi UE dan pasar global karena utang Italia sekitar 36 persen dimiliki investor asing. Nilainya mencapai 2,3 triliun euro atau hampir 135 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Italia. Ini adalah rasio utang terhadap PDB tertinggi kedua di zona Euro usai Yunani. Mood'ys berencana akan turunkan peringkat utang Italia. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah naik di atas tiga persen.

Sumber drama kali ini adalah rancangan anggaran negara yang pertama kalinya disusun di bawah pemerintahan yang baru yaitu the Five Star Movement dan League. Masalah seputar anggaran bermuara pada konflik antara pemimpin kedua belah pihak dengan menteri keuangan Italia, Giovanni Tria. Adapun posisi Tria saat ini adalah Menteri teknokrat yang tidak terafiliasi koalisi manapun dan dianggap sebagai konservatif fiskal komparatif oleh para investor.

Drama penyusunan anggaran tersebut akhirnya memicu perselisihan baru antara Italia dengan komisi UE sehingga membuat para investor melakukan aksi jual obligasi atau surat utang pemerintah.

Pemerintahan yang baru terbentuk selama 4 bulan tersebut mengusulkan anggaran dengan defisit 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun ke depan. Hal tersebut diusulkan untuk memenuhi pengeluaran yang tinggi di sektor infrastruktur dan kesejahteraan sosial, serta pemotongan pajak untuk orang Italia berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Tria ingin melakukan strategi yang lebih bertanggung jawab secara fiskal yang ditujukan untuk memotong tumpukan utang Italia yang cukup besar. Dia telah mengusulkan batas 1,6 persen PDB atas defisit anggaran Italia sebab Italia saat ini tengah berada di bawah tekanan UE dan dipaksa untuk mengerem belanja mereka sebab dikhawatirkan dapat memicu krisis utang di kawasan Eropa. Namun keinginan Tria ditolak mentah-mentah oleh The Five Star dan League yang saat ini memegang kendali pemerintahan.

The Five Star Movement dan League saat masih menjadi oposisi selalu mencerca dan melawan sebab mereka anggap pemerintah gagal memenuhi janji selama bertahun-tahun memimpin. Sekarang, setelah mereka sukses dalam pemilihan umum, mereka harus memberikan janji manifesto mereka jika mereka ingin menghindari klaim kemunafikan. Oleh sebab itu mereka ingin melakukan kelonggaran fiskal untuk memenuhi janji-janji mereka,

Italia saat ini menjadi negara dengan beban utang cukup tinggi, bahkan paling berat di UE yaitu dengan rasio utang 130 persen terhadap PDB. Infrastruktur besar dan belanja kesejahteraan sebelumnya telah memakan cukup banyak uang, karena itulah negeri pasta tersebut terlilit banyak utang.

Diperkirakan ke depannya pengeluaran besar kemungkinan masih akan terjadi dan mendorong rasio utang lebih tinggi lagi, terlebih dengan ditetapkannya defisit 2,4 persen. Luigi Di Maio, pemimpin The Five Star, dan Matteo Salvini, pemimpin Liga, keduanya baik-baik saja dengan peningkatan utang, tetapi menteri keuangan yang mereka tunjuk, Tria, tidak.

Kedua pihak secara resmi menolak proposal Tria pada Kamis malam, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka setuju untuk menetapkan defisit anggaran Italia pada angka 2,4 persen dari PDB, peningkatan yang cukup signifikan dari level saat ini dimana pemerintahan sebelumnya menargetkan defisit 0,8 persen terhadap PDB dan anggaran seimbang di 2020.

"Keunggulan kekakuan fiskal tidak dibagikan oleh dua pemangku kepentingan (stakeholder)dari aliansi pemerintah," kata Ekonom Bank Belanda ING, Paolo Pizzoli dilansir dari businessinsider, Minggu (30/9).

Paolo menilai pemerintahan yang berkuasa saat ini tidak ingin melakukan pengetatan belanja sebab ingin merealisasikan janji-janji mereka pada masa kampanye. "Baik Matteo Salvini dan Luigi Di Maio menyatu pada gagasan bahwa lebih banyak kelonggaran fiskal harus dibiarkan untuk melaksanakan janji-janji pemilu mereka," ujarnya.

Konflik begitu kuat sehingga Tria dilaporkan mengancam akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Keuangan.

Jadi apa masalahnya? Nah, 2,4 persen dari risiko defisit anggaran terhadap PDB menempatkan Italia melanggar aturan UE seputar tanggung jawab fiskal. Itu bisa menyebabkan Italia dapat menerima tindakan hukuman.

"Dalam kasus bentrokan besar dan terus-menerus, kami tidak akan mengesampingkan pembukaan kembali prosedur defisit yang berlebihan di masa depan terhadap Italia. Kurangnya proyeksi fiskal dan pertumbuhan rincian, tidak mungkin untuk menilai sejauh mana persyaratan fiskal Uni Eropa akan terlewatkan di bawah profil defisit yang direncanakan," ujar Pizzoli.

Perlu dicatat bahwa Italia saat ini tidak sedang dalam kondisi bisa melakukan banyak belanja. "Italia tidak ditetapkan untuk "royal fiskal besar," tutupnya.