Komisi VI DPR Setuju Suntikan PMN 2021 dan 2022 Rp106,35 Triliun untuk BUMN
Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp33,9 triliun di 2021. Tambahan PMN ini diberikan untuk tiga BUMN yakni Waskita Karya, KAI, dan Hutama Karya.
"Komisi VI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan penyertaan modal negara tahun anggaran 2021 sebesar Rp33,9 triliun," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Bima Arya, saat membacakan kesimpulan rapat, Rabu (14/7).
Dia menekankan, persetujuan tersebut dilakukan dengan catatan dilakukan secara secara transparan, akuntabel serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI. PMN tambahan tersebut diharapkan untuk untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
Bagaimana DPR bantu UMKM? Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 triliun.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menyetujui PMN tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi PMN non tunai di 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022.
"Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Paripurna," kata dia.
Rincian Penerima PMN 2021-2022
Secara rinci, PMN tersebut disalurkan kepada:
Tahun 2021
Rp 7,9 triliun untuk Waskita Karya
Rp 7 triliun untuk PT KAI
Rp 19 triliun untuk Hutama Karya
Tahun 2022
Rp 31,35 untuk Hutama Karya
Rp 9,318 triliun untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
Rp 8,23 triliun untuk PLN
Rp 7 triliun untuk BNI
Rp 4,1 triliun untuk KAI-KCJB
Rp 3 triliun untuk Waskita Karya
Rp 2 triliun untuk BPUI
Rp 2 triliun untuk Adhi Karya
Rp 2 triliun untuk Perumnas
Rp 2 triliun untuk BTN
Rp 1,2 triliun untuk RNI
Rp 250 miliar untuk Damri
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaKemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaErick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca SelengkapnyaBanyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaUsulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut lebih besar dari usulan awal Kementerian BUMN, senilai Rp10 T.
Baca Selengkapnya