Libatkan BUMN Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Insentif

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Pemindahan tersebut rencananya akan menelan dana sekitar Rp 323 triliun sampai Rp Rp 466 triliun dari perencanaan hingga pembangunan ibu kota.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta ketika membangun ibu kota baru. Untuk menarik minat BUMN dan swasta, pemerintah pun berencana memberi insentif.

Adapun tujuan pelibatan BUMN dan swasta tersebut agar penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan seminimal mungkin.

"Kemudian juga insentif ya karena kita ingin dorong meskipun biayanya pasti tidak murah tapi kita ingin penggunaan APBN seminimal mungkin sehingga kita akan buat aturan khusus bagaimana swasta itu bisa terlibat," ujar Bambang di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5).

Bambang melanjutkan, pelibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan kota baru nantinya diharapkan mampu menekan mayoritas APBN. Meski demikian, hal tersebut masih akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Swasta dan BUMN bisa terlibat di dalam pembangunan ibu kota baru. Kita harus siapkan baik insentif maupun skema pembiayaannya dan tentunya nantinya dengan DPR harus kita bahas mengenai penetapan UU nya sekaligus menegaskan persetujuan untuk ibu kota baru," jelasnya.