Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Luhut longgarkan aturan ekspor tambang mentah hingga 2021

Luhut longgarkan aturan ekspor tambang mentah hingga 2021 Luhut Binsar Panjaitan. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal akan mengizinkan perusahaan tambang untuk melakukan ekspor tambang mentah atau konsentrat hingga 5 tahun ke depan. Persyaratannya, perusahaan tambang tersebut tetap harus membangun pabrik pengolahan atau pemurnian konsentrat alias smelter.

Luhut mengatakan, aturan mengenai ekspor tambang mentah ini akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tengah dalam tahap penyelesaian.

‎Nantinya, dalam beleid tersebut pemerintah akan mengizinkan perusahaan tambang untuk melakukan ekspor mineral mentah dalam 3 sampai 5 tahun.

"Sekarang sedang di-finalisasi oleh Pak Bambang Gatot (Dirjen Minerba). Apa itu, misalnya kita memberi waktu 3-5 tahun untuk pembangunan smelter buat perusahaan yang bisa membangun smelter. Tapi perusahaan kecil yang marjinal yang tidak bisa bangun smelter tapi dia bisa bekerja sama dengan smelter-smelter seperti Inti Plasma," ujar Luhut di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/10).

Luhut memberikan relaksasi ekspor mineral mentah dengan beberapa catatan, salah satunya perusahaan tambang‎ harus membayar bea keluar (BK) yang akan akan diterapkan bertingkat dengan disesuaikan proses pembangunan smelter.

"Perusahaan yang sudah membangun smelter kita akan berikan peluang relaksasi secara bertingkat sesuai dengan progress dari pembangunan smelter dan diawasi. Dia harus memberikan bea keluar yang akan kita terapkan bertingkat sesuai dengan progress pembangunan smelter," tuturnya.

Relaksasi ekspor bisa dilakukan jika revisi PP Nomor 1 Tahun 2014 selesai, tergetnya pada pekan depan. Dengan begitu, perusahaan tambang masih boleh ekspor konsentrat mentah hingga 2021 mendatang.

"Sejak dikeluarkannya peraturan itu 5 tahun itu maksimum. Kalau setelah lima tahun tidak membangun kita akan stop (kontraknya), mencabut izin kau punya tambang," tuturnya.

Selain ekspor konsentrat, Luhut juga membuka kemungkinan untuk ekspor beberapa jenis mineral mentah seperti bijih nikel. "Nah nikel ini agak menarik. Nikel yang kandungannya 1,8 lagi kita hitung karena di dalam negeri tidak bisa diproses maka kita pertimbangkan untuk diekspor," tandasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%

Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Optimis Prabowo Bakal Lanjutkan Hilirisasi Tambang Warisan Jokowi
Menteri Bahlil Optimis Prabowo Bakal Lanjutkan Hilirisasi Tambang Warisan Jokowi

Bahlil pun memastikan program hilirisasi tambang saat ini telah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah

Hal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.

Baca Selengkapnya
Negara Berpotensi Dapat Nilai Tambah hingga Rp52 Triliun dari Hilirisasi Bauksit
Negara Berpotensi Dapat Nilai Tambah hingga Rp52 Triliun dari Hilirisasi Bauksit

Setelah melarang ekspor nikel, pemerintah telah melarang ekspor bauksit mentah ke luar negeri.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport
Pemerintah Resmi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Freeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Baca Selengkapnya
Investasi Migas di Indonesia Mandek 30 Tahun Terakhir
Investasi Migas di Indonesia Mandek 30 Tahun Terakhir

Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia

Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.

Baca Selengkapnya
Mudahkan Pelaku Usaha, Begini Cara Pemerintah Dukung Industri Karet Sintetis
Mudahkan Pelaku Usaha, Begini Cara Pemerintah Dukung Industri Karet Sintetis

Demi mendorong daya saing industri karet sintetis, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta berikan izin gudang berikat ke PT LBL Global Links.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM: Kebijakan Harga Gas Murah Dilanjutkan
Menteri ESDM: Kebijakan Harga Gas Murah Dilanjutkan

Kementerian ESDM, mengatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cadangan gas bumi dan juga penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Investasi Smelter Tembaga PT Freeport Indonesia Tembus Rp58 Triliun
Investasi Smelter Tembaga PT Freeport Indonesia Tembus Rp58 Triliun

Output dari smelter tembaga tersebut sekitar 650.000 ton katoda tembaga.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jamin Industri Dalam Negeri Terlindungi Lewat Regulasi Ini
Pemerintah Jamin Industri Dalam Negeri Terlindungi Lewat Regulasi Ini

Untuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.

Baca Selengkapnya