Malaysia, Thailand dan RI siap balas Uni Eropa jika terus diskriminasi kelapa sawit
Merdeka.com - Negara penghasil kelapa sawit masing-masing Malaysia, Indonesia dan Thailand mengancam akan membalas Uni Eropa (UE) jika terus mendiskriminasi dan menyerang industri minyak sawit dengan mengeluarkan komoditi tersebut dari program biodieselnya.
Menteri Perindustrian dan Komoditas Perkebunan Malaysia, Datuk Seri Siew Keong mengatakan, parlemen UE menyetujui dua resolusi, dan pelaksanaan resolusi tersebut akan memberi dampak signifikan pada negara-negara produsen, terutama petani kecil di negara tersebut.
"Kami harap ini tidak dilaksanakan, tapi jika benar-benar diimplementasikan, jika produk kami didiskriminasikan, kami juga dapat melakukan tindakan yang sama melawan UE," katanya dikutip Antara, Rabu (10/1).
-
Bagaimana diskriminasi bisa dicegah? Hanya toleransi yang berperan sebagai alat untuk mempersatukan setiap perbedaan yang ada.
-
Bagaimana cara boikot produk? Mereka mengeluarkan deklarasi berupa instruksi atau 'Irsyadat Majelis Ulama Indonesia', di Gedung MUI Jakarta (10/03). Salah satu dari lima poin instruksi MUI itu secara tegas, 'Menyeru umat Islam agar mulai bulan Ramadan ini untuk tidak menggunakan lagi produk yang diproduksi oleh perusahaan yang terafiliasi Israel dan pendukungnya, seperti produk kebutuhan konsumsi sahur, berbuka puasa, dan barang hantaran Lebaran (hampers) maupun produk-produk lainnya.'*
-
Siapa yang memboikot produk? Sejumlah negara di Teluk dan negara mayoritas Islam memimpin dalam survei ini.
-
Kenapa orang memboikot produk? Survei Global: 1 dari 3 Orang di Dunia Boikot Produk karena Perang Israel di Gaza, Termasuk Orang Indonesia
-
Kenapa petani sawit tidak siap dengan aturan ISPO? Gulat mengaku para petani tidak siap dengan ketentuan ISPO tersebut. Terlebih dalam proses penyusunannya ia menyebut ada campur tangan pihak asing.
-
Apa yang diboikot? Sejumlah responden di Saudi dan UEA juga mengatakan mereka kini memilih produk lokal dibanding produk luar.
Dia mengatakan jika Uni Eropa tidak adil terhadap produk Malaysia, Indonesia dan Thailand maka perlu diingat negara-negara tersebut juga membeli produk dari Uni Eropa.
Uni Eropa telah mensyaratkan satu sertifikasi keberlanjutan minyak kelapa sawit atau skema CSPO untuk semua minyak sawit yang memasuki UE setelah 2020 dan mengeluarkan minyak kelapa sawit dari program biodiesel pada 2020.
"Uni Eropa telah memberikan alasan bahwa produsen kelapa sawit gagal memenuhi sasaran pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mencakup penggunaan, produksi dan tindakan yang bertanggung jawab atas lingkungan," katanya.
Siew Keong ingin masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai dan diplomasi sebelum resolusi tersebut diperpanjang dan disetujui oleh Dewan Eropa.
Dewan Eropa adalah badan di dalam Uni Eropa yang bertanggung jawab untuk menentukan arah dan prioritas politik Uni Eropa.
"Kami berharap tidak disetujui Menteri Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) yang saat ini sedang bernegosiasi mengenai perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Eropa dan minyak sawit tetap menjadi agenda utama," katanya.
Menurut data nilai ekspor produk minyak dan kelapa sawit Malaysia diproyeksikan melampaui RM 75 miliar pada 2017 atau lebih tinggi dari RM 67,5 miliar pada 2016.
"Untuk 2018 produk ekspor minyak dan kelapa sawit ditujukan untuk ekspor diproyeksikan RM 80 miliar dengan mengandalkan komoditas, serta komitmen pemerintah untuk memasarkan kelapa sawit di pasar yang ada dan pasar baru," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPetani sawit merupakan pilar penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya sekitar 41 persen.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA
Baca SelengkapnyaIndonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaIndonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri hilirisasi nikel di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaEkspor komoditas sawit ke Uni Eropa menurun menjadi 4,9 ton di 2020. Kemudian penurunan ekspor sawit terus terjadi di tahun 2022 menjadi 4,1 juta ton.
Baca SelengkapnyaTantangan kedua, yaitu tidak jelasnya kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Baca Selengkapnya"Ini juga menyangkut UMKM, karena mereka juga minta tekstil, kelapa sawit dan macam-macam untuk diekspor ke mereka," kata Luhut.
Baca SelengkapnyaBeijing Siap Ambil Sikap Usai Uni Eropa Berusaha Jegal Mobil Listrik China
Baca SelengkapnyaKetidakpastian global memberikan pengaruh terhadap industri sawit di Indonesia.
Baca Selengkapnya