Marak aksi teror, pemerintah belum berniat tambah dana penanggulangan terorisme
Merdeka.com - Indonesia tengah berduka menyusul serangkaian aksi teror di sejumlah lokasi. Mulai dari teror di Mako Brimob Kelapa Dua di Depok Jawa Barat, tiga gereja di Surabaya, rusunawa di Sidoarjo sampai terbaru di Mapolda Riau.
Melihat maraknya serangan teroris, pemerintah belum berniat meningkatkan anggaran penanggulangan terorisme. Di mana, porsi anggaran tersebut berada pada Polri dan Kementerian Pertahanan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima pengajuan penambahan anggaran untuk penanggulangan terorisme. Artinya, porsi anggaran masih sesuai dengan yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana Menkumham ingin jajarannya menargetkan tahun depan? Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal. 'Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas,' tegasnya.
"Polisi dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) melaksanakan fungsi itu dari anggaran yang sudah ada. Sampai saat ini belum ada usulan anggaran tambahan untuk polisi dan BPNT," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (17/5).
Untuk diketahui, tahun ini Polri memiliki jumlah anggaran sebesar Rp 95,03 triliun sementara Kementerian Pertahanan memiliki jumlah anggaran sebesar Rp 107,68 triliun. Masing-masing realisasi penyerapan anggarannya telah mencapai 16,95 persen dan 19,03 persen hingga April 2018.
"Mudah-mudahan dengan dana yang sudah ada, sudah mencukupi tugas polisi dan untuk penanggulangan teroris, dengan dibantu oleh TNI," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca SelengkapnyaKeuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan seleksi PPPK tidak bersamaan dengan CPNS 2024.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaAndika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.
Baca Selengkapnya"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.
Baca Selengkapnya