Maret 2017, Kepemilikan SBN Indonesia capai Rp 1.895 triliun

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat, total kepemilikan (outstanding) Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia mencapai Rp 1.895,68 triliun hingga pertengahan Maret 2017. Sementara itu, total SBN yang ditransaksikan di pasar sekunder selama 2016 tercatat sebesar Rp 7.527 triliun atau 400 persen dari outstanding.

Deputi Gubernur BI, Sugeng berkomitmen mengoptimalkan penyelenggaraan kliring Obligasi Negara, untuk mendukung pengembangan pasar Obligasi Negara. Salah satunya adalah dengan penunjukan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai penyelenggara kliring atas transaksi Obligasi Negara di pasar sekunder, baik yang ditransaksikan melalui bursa maupun di luar bursa (over the counter).

Kerja sama BI dan KPEI diwujudkan dalam perjanjian yang ditandatangani hari ini, 20 Maret 2017, di Jakarta. "Kerja sama ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas data transaksi pasar sekunder, mengingat perdagangan Obligasi Negara di pasar sekunder mayoritas (hampir 100 persen) dilakukan over the counter," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (20/3).

Hal tersebutlah yang menyebabkan perluasan kerja sama penyelenggaraan kliring Obligasi Negara menjadi semakin penting. Dia menyampaikan, penunjukan KPEI merupakan bentuk upaya mendukung rencana pemerintah untuk membuka alternatif perdagangan Obligasi Negara dalam rangka meningkatkan aktivitas, diversifikasi investor, efisiensi, dan transparansi perdagangan Obligasi Negara di pasar sekunder.

Selain itu, penunjukan tersebut merupakan dukungan Bank Indonesia terhadap rencana implementasi Electronic Trading Platform (ETP) untuk transaksi SBN di luar bursa, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pengembangan pasar surat utang di Indonesia, sehingga menjadi semakin maju dan berkembang.

Selanjutnya, Sugeng menekankan agar penyelenggaraan kliring transaksi Obligasi Negara Ritel di luar bursa yang terorganisir di pasar sekunder dilakukan secara seksama. Hal tersebut penting dilakukan agar terbentuk informasi harga kepada investor, menjadikan mekanisme pembentukan harga lebih transparan, serta meningkatkan efisiensi dan likuiditas di pasar yang mencerminkan kondisi pasar surat utang yang efisien.

"Dengan demikian, penunjukan KPEI sebagai penyelenggara kliring atas transaksi Obligasi Negara di pasar sekunder melalui bursa dan ETP merupakan suatu pencapaian penting dan diharapkan dapat mendukung pengembangan pasar surat utang di Indonesia untuk menjadi semakin maju dan berkembang."