Masuk tim kampanye Pilpres 2019, menteri diminta pintar bagi waktu
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap masuknya sejumlah menteri dalam tim kampanye nasional calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak sampai mengganggu kinerjanya di dalam sisa masa jabatan hingga 2019.
Sebab, dirinya khawatir jika masuk dalam tim kampanye, maka tugas sebagai menteri terabaikan. Sebab, dalam berkampanye terlebih untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) akan memakan banyak waktu.
"Saya sih khawatir tugas publik tidak tertangani. Soalnya timses (tim sukses) itu kan harus konsen," ujar dia di Hotel Veranda, Jakarta, Selasa (21/8).
-
Siapa calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju? 'Pak Andika bagus, kemudian dari segi perfom, pernah sama-sama [tugas]. Saya Kapolres beliau Komandan Paspampres, tak perlu risaukan, demokrasi harus rangkulan dan perbedaan merupakan rahmat yang harus dijalankan sama-sama,' ungkapnya.
-
Kenapa Andika Perkasa siap jadi cawapres? “Iya, saya mendukung Mas Ganjar, tapi kan kita tunggu tugas apa untuk saya,“ tegas Andika usai menjadi pembicara dalam PKKMB RAJA Brawijaya 2023 di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin (14/8). Andika Perkasa mengaku siap dengan posisi apapun yang diberikan oleh Ganjar Pranowo. Termasuk calon wakil presiden (Cawapres) seperti banyak menjadi pembicaraan selama ini. “Saya menunggu tugasnya, (Cawapres) siap. Apa saja siap,“ tegasnya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang akan mengamankan Capres-Cawapres? Maka mereka akan mendapatkan pengamanan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 17.'Kendaraan, lokasi dan seterusnya, itu nanti yang akan melakukan pihak kepolisian.
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar menteri yang masuk dalam tim kampanye capres-cawapres bisa mengatur waktu. Dengan demikian, tidak ada tugas sebagai menteri yang terabaikan lantaran sibuk kampanye.
"Tentunya pembagian tugas jadi penting ya. Yang penting semoga bisa bagi waktu, karena dua hal itu penting. Tugas negara sebagai menteri dan tugas sebagai timses. Tim di kementerian dan tim di politik harus sama sama bagus biar bisa beriringan," kata dia.
Namun demikian, pengusaha tidak mau mengambil pusing terkait hal ini. Menurut dia yang paling penting bagi pengusaha ke depannya pemerintah jangan lagi mengeluarkan aturan yang menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha.
"Saya sih tidak terlalu pusing soal ini. Kita itu yang pusing kalau pemerintah bikin aturan yang aneh aneh. Yang timbulkan keresahan," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju diketahui masuk daftar tim sukses capres dan cawapres pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNamun, Hasto menegaskan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIstana memastikan menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi dan para wakil menteri yang baru dilantik bekerja optimal dan tidak sibuk mengurusi pemilu.
Baca SelengkapnyaAhmad Muzani memastikan para menteri kabinet tidak akan masuk struktur Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMuzani tidak menyebut secara jelas terkait komposisi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaBagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu juga berlaku bagi anggota partai yang jadi kepala daerah hingga menteri.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca SelengkapnyaPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 baru ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tanggal 21 November 2023.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya