Mendes PDTT Temukan 15 Desa yang Hilang, Salah Satunya Kena Lumpur Lapindo

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengakui telah menemukan 15 daerah atau desa yang hilang. Desa yang hilang itu salah satunya di daerah Jawa Timur yang terkena lumpur Lapindo.

"Ya kalau sekarang ada 15-an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi dalam rangka mensuport bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang ada berapa, dimana kita lagi menggerakkan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita di situ," kata Abdul Halim di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Selain itu, ada beberapa desa yang memang penduduknya jarang berada di lokasi tinggalnya yang juga masuk dalam kategori desa hilang. Sehingga, saat pihaknya melakukan pengecekan tak terlihat adanya penduduk yang tinggal di desa tersebut.

"Desa yang tidak ada seperti itu, terus ada lagi desa, karakter desa yang struktur pemerintahannya ada kemudian penduduknya ada tetapi lotus," ungkapnya.

"Desa itu ada di wilayah sekitar hutan, sehingga ketika dilakukan survei tidak ada penduduknya padahal penduduknya lagi kerja di hutan malam-malam penduduknya balik ke desa itu juga ada model desa seperti itu. Itu laporan yang disampaikan oleh para pendamping desa kepada kita kementerian, karena memang ranahnya Kemendes di situ," sambungnya.

Dia menyebut, 15 desa yang seperti dimaksudnya iya itu mayoritas berada di luar pulau Jawa. Namun, dia tak bisa menyebutkan secara detail lokasi desa yang dimaksudnya itu. "(15 desa atau daerah dimana saja) Banyak, di luar Jawa juga ada. Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luar Jawa," sebutnya.

Dengan adanya 15 desa atau daerah yang tak berpenghuni atau hilang. Nantinya Kemendes PDTT bersama dengan Kemenkeu dan Kemendagri akan melakukan evaluasi.

"Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta seperti itu. Nanti kita akan foding ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi," pungkasnya.