Menengok Besarnya Dana Riset Malaysia
Merdeka.com - Guru Besar International Islamic University Malaysia (IIUM) Erry Yulian Adesta menyebut bahwa pemerintah Malaysia sangat serius dalam menggarap anggaran riset dan pengembangan (R/D). Saat ini, anggaran riset dan pengembangan Malaysia mencapai RM 400 juta.
Menurutnya, anggaran riset dan pengembangan ini menjadi salah satu penyebab turunnya peringkat universitas-universitas di Indonesia. Berdasarkan Lembaga Pemeringkatan Universitas Dunia, Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 2018, tiga universitas ternama di Indonesia masuk 500 terbaik di dunia yaitu Universitas Indonesia (UI) di posisi 292, Institut Teknologi Bandung (ITB) di peringkat 359 dan Universitas Gadjah Mada (UGM) berada di 391.
Namun, posisi dua universitas melorot dibanding tahun lalu. Pada 2017, UI menduduki peringkat 277 dunia, ITB berada di 331. Sementara, UGM malah mengalami kinerja positif dari posisi 410 di tahun sebelumnya.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana cara negara-negara menentukan anggaran riset? Berdasarkan data dari tim R&D World pada 2022, setidaknya dana sebesar 2,476 triliun USD akan diinvestasikan secara global untuk dilakukan pengembangan riset.
-
Apa yang dimaksud dengan anggaran riset? Riset dan pengembangan teknologi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh suatu negara.
-
Bagaimana Kemnaker membantu pengelolaan zakat? Wapres memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama, yang telah menerbitkan izin operasional kepada 170 lembaga amil zakat hingga Februari 2024. Perizinan ini diberikan sebagai upaya menjaga kepercayaan umat agar dana yang dihimpun terkelola dengan baik dan transparan.
-
Bagaimana penelitian dilakukan? Dalam Journal Current Biology, para peneliti memasang speaker dan kamera di sekitar 21 lubang air di South Africa‘s Greater Kruger National selama musim kemarau. Itu dilakukan dari bulan Juni hingga Agustus.
"Dari angka RM 400 juta, RM 30 juta untuk menjalin riset dengan industri dan pihak internasional. Dana yang dialokasikan itu harus mampu dikelola dengan prinsip dan luaran yang jelas dan terukur serta memiliki dampak. Bukan sekedar ritual melakukan riset sekedar mengisi Beban Kerja Dosen (BKD) seperti yang terjadi saat ini. Riset ada ekosistemnya yang saling bergantung satu sama lain. Dana riset yang kita miliki sudahlah terbatas penggunaannya pun serampangan tidak jelas inginnya apa," ujar Erry saat dihubungi, Rabu (27/2).
Di Malaysia, penggunaan dana riset dan pengembangan ini bisa dipantau melalui aplikasi, MyGrants. Sehingga, penggunaan dananya bisa efektif dan efisien. "Malaysia punya instrumen yang jelas dan terukur. Hampir tidak ada yang abu-abu sehingga anggaran riset bisa efektif dan juga efisien," tegasnya.
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan anggaran riset dan pengembangan masih relatif kecil, hanya sebesar 0,03 persen. Untuk mengejar ketertinggalan, pemerintah harus meningkatkan anggaran riset dan pengembangan sebesar dua persen dari PDB.
"Di Indonesia penggunaan dana riset masih terfragmentasi. tersebar lintas kementerian dan dampaknya kecil terhadap perekonomian. Solusinya adalah integrasi belanja penelitian di lintas sektoral pemerintah di bawah lembaga dana abadi penelitian atau LPDP," kata Bhima.
Sejak 2012, LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tak hanya mengelola dana beasiswa pendidikan S2 sampai S3, tapi jauh dari itu juga mengalokasikan dana untuk riset inovatif produktif (RISPRO). Total dana yang dikelola LPDP mencapai Rp 55 triliun.
"Itu dana abadi, artinya pokok dana tidak berkurang dan yang dipakai hanya imbal hasil/bunga investasi," tegasnya.
Sebelumnya, anggaran riset dan pengembangan ini sempat menjadi sorotan saat CEO Bukalapak Achmad Zaky mengemukakannya di laman media sosial. Menurutnya, peningkatan anggaran riset dan pengembangan sangat diperlukan untuk membuat Indonesia siap menghadapi revolusi industri 4.0
Zaky mengatakan pada prinsipnya dia sangat memperhatikan kemajuan industri teknologi di Indonesia. Dia sangat berharap agar semua pihak terlibat dalam investasi di bidang riset dan SDM secara berkelanjutan demi mendorong percepatan kemajuan bangsa di segala bidang.
Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir mengatakan, dana riset Indonesia masih bertumpu pada dana riset Indonesia masih bertumpu pada APBN. Sebesar 76 persen dana riset Indonesia berasal dari APBN dan sisanya dari swasta atau industri.
Menurut dia, hal tersebut berkebalikan dengan negara-negara seperti di Singapura atau Korea Selatan yang dana risetnya lebih banyak bersumber dari industri.
"Singapura, negara tetangga kita, 80 persen dana riset dari industri atau swasta, 20 persen didanai oleh pemerintah. Di Korea Selatan dari pemerintah hanya 16 persen, dari industri 84 persen . Kita berapa, 76 persen, ini terbalik," kata Natsir beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong agar industri lebih berkontribusi untuk pendanaan riset Indonesia. "Kami berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk mendorong riset dari industri itu bisa tergabung dengan Kemenristekdikti dan lembaga riset yang ada di Indonesia supaya jumlah anggara riset bertambah," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaBerikut adalah deretan negara-negara yang memiliki dana riset terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan banyaknya pengeluaran di Kementerian Pemerdayaaan Masyarakat.
Baca SelengkapnyaPasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertekad mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, 2-3 tahun terakhir, banyak masyarakat yang dirugikan dengan penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online.
Baca SelengkapnyaProgram pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca SelengkapnyaBelanja untuk penanganan iklim setara 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaAnggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo-Mahfud MD memprioritaskan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program unggulan ‘Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes’.
Baca SelengkapnyaUpaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital tersebut juga akan mendorong peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia.
Baca SelengkapnyaE-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya