Follow
Mengandung DNA babi, Viostin DS dan Enzyplex belum kantongi sertifikasi halal
Merdeka.com - Hasil uji laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia membenarkan adanya temuan produk Viostin DS dan Enzyplex yang mengandung DNA babi.
Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim menegaskan, kedua produk yang dikeluarkan oleh PT Pharos Indonesia dan PT Mediafarma Laborateries tersebut belum memenuhi sertifikasi halal.
"Mereka belum mengajukan sertifikasi halal, hanya memberi sample produk dan ini belum masuk proses sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia," terangnya dalam Konferensi Pers Badan POM RI, Jakarta Pusat, Senin, (5/2).
-
Siapa yang mengeluarkan sertifikat halal? Sertifikat halal merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
-
Bagaimana cara mengajukan sertifikat halal? Berikut adalah cara membuat sertifikat halal yang berhasil dirangkum dari laman Liputan6.com:1. Kunjungi situs ptsp.halal.go.idAkses situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di ptsp.halal.go.id. Inilah pintu gerbang utama untuk memulai proses pengajuan sertifikat halal.
-
Bagaimana cara daftar sertifikat halal? Cara Daftar Sertifikat Halal Setelah beberapa syarat di atas lengkap, berikut langkah atau cara daftar sertifikat halal: 1. Langkah pertama, ajukan permohonan sertifikat secara daring di laman ptsp.halal.go.id.
-
Siapa yang menerbitkan sertifikat halal? Sertifikat halal adalah sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan menegaskan bahwa suatu produk telah memenuhi standar syariat Islam.
-
Apa kriteria untuk mendapatkan sertifikat halal MUI? Untuk mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria-kriteria tersebut: 1. Bahan dan Proses Produksi Bahan Baku: Produk harus menggunakan bahan baku yang halal dan tidak mengandung unsur haram. Bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan syariat Islam. Fasilitas Produksi: Fasilitas produksi harus memenuhi standar kehalalan dan tidak memiliki kontaminasi dari bahan haram. Fasilitas tersebut harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah kontaminasi. Proses Produksi: Proses produksi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengandung unsur haram. Proses tersebut harus memenuhi standar kehalalan dan tidak memiliki kontaminasi dari bahan haram.
-
Dimana bisa daftar sertifikat halal? Langkah pertama, ajukan permohonan sertifikat secara daring di laman ptsp.halal.go.id.
Menurutnya, kedua produk tersebut harus lebih aktif dalam mendaftarkan diri serta melampirkan dokumen informasi semua yang diperlukan oleh Badan POM RI. Sehingga, data yang diterima pada saat pendaftaran produk (pre market) akan terpenuhi.
"Mereka harus aktif, setelah data semua masuk maka kami akan audit. Semua makanan yang mengandung hewan akan kita uji juga. Kami analisa lab untuk kepentingan data awal kandungan DNA babi dijadikan dasar Badan Pom untuk izin edar" imbuhnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menegaskan tidak pernah menerbitkan sertifikat halal untuk produk wine.
Baca Selengkapnya
Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal produk Nabidz bermasalah.
Baca Selengkapnya
Benarkah filter rokok mengandung darah babi? Simak penelusurannya
Baca Selengkapnya
BPJPH kini telah memblokir Sertifikat Halal bernomor ID131110003706120523 untuk produk Jus Buah Anggur Nabidz.
Baca Selengkapnya
Ada dugaan kalau cap halal itu keluar karena pemalsuan jenis produk.
Baca Selengkapnya
Benarkah MUI merilis produk-produk pro Israel? Simak penelusurannya
Baca Selengkapnya
Dugaan penipuan publik itu lantaran dalam produk minuman berakohol tersebut memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Baca Selengkapnya
Regulasi penamaan produk halal sebetulnya sudah diatur melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal.
Baca Selengkapnya
BPJPH menjelaskan, isu ini berkaitan dengan penamaan produk dan bukan masalah kehalalan itu sendiri.
Baca Selengkapnya
Polisi melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pakar ITE dan agama dalam pemeriksaan sertifikasi halal minuman ini.
Baca Selengkapnya
Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca Selengkapnya
Ini dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran regulasi perihal Jaminan Produk Halal (JPH).
Baca Selengkapnya