Menhub Budi Lobi Swedia Dukung Indonesia Jadi Anggota Dewan IMO 2020-2021
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggalang dukungan bagi Indonesia untuk pemilihan Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) periode 2020-2021 di London, Inggris. Salah satunya, melakukan dengan Menteri Infrastruktur Swedia Thomas Eneroth.
Pada pertemuan yang dilakukan di sela-sela jalannya Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) ke-31 yang digelar di Kantor Pusat IMO di London Inggris, Budi secara khusus menyampaikan kepada Swedia untuk mendukung Indonesia dalam pencalonan kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C dan juga mendukung pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia menjadi eksternal auditor IMO.
"Dengan dukungan Swedia terhadap Indonesia, saya percaya dapat mempererat kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara," kata Budi dikutip Antara, Kamis (28/11).
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Siapa yang memimpin penguatan hubungan Indonesia-Malaysia? Komitmen penguatan hubungan kedua negara juga terlihat dari kunjungan di tingkat Kepala Negara. Pada Januari 2023, Perdana Menteri Dato’ Seri Haji Anwar bin Ibrahim, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
Dia mengatakan, hubungan antar kedua negara sangat baik. Khusus di bidang Transportasi, telah terjalin kerjasama sejak tahun 2016 dengan ditandatanganinya Letter of Intent on Transportation antara Kementerian Perhubungan Indonesia dengan Ministry of Enterprises and Inovation of Sweden.
Kerjasama antar kedua negara berlanjut dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara 2 negara pada bulan Mei 2019 di Bogor, yang mencakup kerjasama di bidang transportasi udara, darat, laut, kereta api, dan juga terkait peningkatan kapasitas SDM di bidang transportasi.
Kerjasama dengan Swedia
Selain itu, Indonesia telah menjalin beberapa kerjasama dengan Swedia, antara lain di sektor transportasi udara, Indonesia dan Swedia telah menandatangani Air Transport Agreement di Copenhagen pada tahun 1971.
"Akan sangat baik jika Indonesia dan Swedia dapat menindaklanjuti perjanjian yang telah ditandatangani tersebut untuk dapat menjadi kerangka kerjasama di masa mendatang di bidang transportasi," ujarnya.
Swedia juga terkenal memiliki teknologi yang modern dan inovatif di bidang perkeretapaian, meliputi kendaraan LRT, lokomotif, hingga kereta berkecepatan tinggi.
Pemerintah juga akan menggali peluang kerjasama lebih lanjut di bidang perkeretapian, di mana sebelumnya telah terjalin kerja sama antara PT INKA dan PT KAI dengan perusahaan-perusahaan di Swedia. Selain itu, di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia dan Swedia juga telah memiliki kerjasama di bidang Edukasi dan Training.
"Kementerian Perhubungan telah bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada untuk memberikan beasiswa bagi pegawai Kementerian Perhubungan untuk mengikuti Master Program di sejumlah universitas di Swedia seperti World Maritime University, Lund University, Karlstad University, dan Linkoping University," jelas Budi.
Pemilihan Anggota Dewan IMO
Pada tahun ini Indonesia bersaing dengan 25 negara untuk mendapatkan salah satu kursi dari 20 kursi yang tersedia guna menjadi anggota dewan IMO Kategori C Periode 2020-2021. Indonesia menargetkan dapat menggalang sedikitnya 135 dukungan dari 174 negara anggota IMO agar bisa masuk menjadi Dewan IMO Kategori C.
Saat ini Indonesia telah menerima 111 dari 174 negara anggota IMO. Pada periode 2018-2019, Indonesia berada di posisi ke-9 dengan meraih jumlah dukungan dari 132 negara anggota IMO.
Turut hadir beserta Menteri Perhubungan pada pertemuan dimaksud Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Internasional Agus Saptono, dan Atase Perhubungan RI di London.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi Karya juga membicarakan soal digitalisasi pelayaran dengan penerapan Maritime Single Window.
Baca SelengkapnyaIndonesia telah menjadi anggota IMO sejak tahun 1961.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong pertumbuhan wisata bahari di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSalah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
Baca SelengkapnyaJokowi mengangkat Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi setelah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).
Baca SelengkapnyaHashim mengaku sempat menyodorkan beberapa nama untuk masuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKunjungan Dubes Denmark menemui Menhan Prabowo untuk membicarakan peningkatan kerja sama kedua negara khususnya di bidang pertahanan.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya menunjuk Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden Untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaMenhub berharap Nusantara bisa turut menjadi pintu gerbang pengiriman barang ke wilayah Indonesia Timur.
Baca SelengkapnyaKepada pemerintahan selanjutnya Budi meminta untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan dan memperbaiki yang belum baik.
Baca SelengkapnyaKomitmen Indonesia untuk menjadi anggota OECD sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional.
Baca Selengkapnya