Follow
Menhub kesal hanya dapat dana APBN Rp 31,5 T
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan kesal instansinya hanya mendapat jatah Rp 31,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Anggaran tersebut jelas masih jauh dari total kebutuhan Kemenhub.
"Kalau bicara kebutuhan, kita kalau tidak salah Rp 64 triliun tahun ini. Namanya negara, harus pemerataan pembagian kue," ujar Mangindaan di Kantornya, Jakarta, Jumat (4/4).
Atas hal itu, Mangindaan mengaku pihaknya harus mengandalkan kerja sama dengan pihak BUMN maupun swasta untuk pembiayaan proyek. Salah satunya dengan Angkasa Pura (AP) II.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
"Seperti AP II, sekarang dia yang membiayai Kuala Namu sama-sama. Kita sekian triliun, dia sekian triliun," ungkap dia.
Selanjutnya, Mangindaan menerangkan, sebagian besar proyek pembangunan sarana transportasi baik bandara maupun pelabuhan dikerjakan dengan skema Public Private Partnership (PPP). Dia meyakini dengan mekanisme tersebut pembangunan lebih cepat berjalan.
"Dengan pola seperti ini malah kita maju. Maaf, bukan sombong. Paling banyak kita punya yang selesai seperti pelabuhan, kapal karena kerja sama," pungkas dia. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Pada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca Selengkapnya
Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca Selengkapnya
Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca Selengkapnya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca Selengkapnya