Menkeu Dorong Optimalisasi Alokasi Transfer Daerah Pulihkan Ekonomi Imbas Corona
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berpesan direktur Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang baru agar mampu menggunakan dana transfer daerah dengan baik. Harapannya untuk mentransformasikan pemerintah daerah dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat imbas corona.
"Kita tahu sepertiga dari belanja kita adalah untuk transfer ke daerah, maka untuk menjadi institusi yang mampu menggunakan dana transfer sebagai instrumen mentransformasi pemerintah daerah di dalam rangka mereka bisa melayani masyarakat sangat penting," kata Menteri Sri Mulyani dalam pelantikan eselon II, secara virtual, Jumat (17/7).
Dia meminta pemerintah daerah bisa menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan mampu menciptakan kesempatan kerja dan lingkungan usaha yang baik, dan sebagai agen pembangunan yang efektif. "Tentu saya berharap untuk terus melakukan inovasi instrumen transfer ke daerah, sehingga mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah secara andal," katanya.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
"Sebagai kepala kantor wilayah perbendaharaan, saya minta untuk terus melakukan secara aktif komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam suasana covid-19 ini. Kita ingin instrumen keuangan negara betul-betul dapat berfungsi secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas untuk memulihkan kembali kondisi sosial masyarakat dan ekonomi kita," pungkasnya.
Sri Mulyani Lantik 10 Eselon II di Lingkungan Kemenkeu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melantik 10 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan dilakukan untuk posisi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, Dini Kusumawati diangkat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Rukijo, sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Herry Siswanto sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Wempi Saputra, sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dan Ria Sartika Azahari, sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik.
Kemudian pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Syafriadi diangkat sebagi Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh, Ade Rohman, sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten dan Catur Ariyanto Widodo, sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.
Selanjutnya, pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Harry Z. Soeratin diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Bhimantara Widyajala, sebagai Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
"Kita beruntung hari ini melakukan meskipun dilaksanakan pelantikan secara online ini artinya kita memahami kondisi hari ini masih merupakan kondisi yang tidak biasa yaitu seluruh dunia lebih dari 200 negara dan juga Indonesia masih harus menghadapi tantangan Covid'19 dan bagaimana kita harus menyesuaikan diri baik di dalam hidup di dalam keluarga maupun di dalam bekerja serta sosial pada masyarakat secara tetap mengikuti protokol kesehatan," kata dia saat melakukan pelantikan.
Sri Mulyani mengatakan, bulan ini menjadi bulan keempat semenjak dilakukan deklarasi mengenai adanya pandemi Covif-19 untuk Indonesia. Pengaruh dari Covid kepada sektor kesehatan masyarakat secara sosial ekonomi dan keuangan sudah semakin sangat signifikan.
Memahami kondisi tersebut, dia meminta agar seluruh jajaran di Kementerian Keuangan baik yang dilantik pada hari ini maupun seluruh yang bertugas, di daerah, pusat, maupun di luar negeri harus memiliki tanggungjawab besar. Sebab kondisi saat ini makin berat, bagaimana seluruhnya diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan mendesain polecy instrumen maupun implementasi dari kebijakan-kebijakan untuk penanganan Covid-19 dan bagaimana memulihkan sosial ekonomi masyarakat.
"Kita berharap pada hari ini pejabat yang dilantik mereka yang juga menyadari pentingnya masa-masa transisi dari kondisi menghadapi covid-19 kepada suatu kehidupan normal baru atau kehidupan baru yang menyesuaikan karena adanya covid," jelas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menilai LPDP memiliki peranan penting dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya