Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran 2022 Rp992 M, Menteri Bahlil Rp600 M

Menkeu Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran 2022 Rp992 M, Menteri Bahlil Rp600 M Menkeu Sri Mulyani. ©2020 Youtube.com/KemenkeuRI

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, persetujuan Komisi XI DPR RI untuk tambahan anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp 992,78 miliar pada 2022. Adapun permohonan itu kini tengah dikaji oleh Komisi XI.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, dengan tambahan dukungan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan akan memiliki total pagu sebesar Rp 44,01 triliun dari sebelumnya Rp 43,02 triliun.

"Dalam rapat kerja Komisi XI tanggal 2 September 2021, telah disetujui kebutuhan dukungan anggaran untuk reformasi fiskal dan pemulihan ekonomi total sebesar Rp 992,78 miliar," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (22/9).

Dijabarkan Menteri Sri Mulyani, dukungan anggaran tersebut diperlukan dalam rangka penguatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang keuangan negara. Antara lain untuk penggalian potensi penerimaan negara melalui penguatan sistem pajak berbasis TIK sebesar Rp 758,18 miliar.

Kemudian peningkatan akurasi pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran senilai Rp 83,78 miliar. Lalu dukungan percepatan digitalisasi proses bisnis dan layanan sebesar Rp 150,82 miliar.

Berdasarkan program, pagi anggaran Rp 44,01 triliun akan dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum Rp 40,4 triliun, fungsi ekonomi Rp 189,5 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,41 triliun.

Secara sumber dana, alokasi anggaran Kementerian Keuangan pada 2022 berasal dari rupiah murni sebesar Rp 34,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 7,08 miliar, hibah luar negeri (HLN) Rp 22,5 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 9,36 triliun.

Kementerian Investasi Minta Tambahan Anggaran Rp 600 M

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta, tambahan anggaran sebesar Rp 600 miliar di Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Menteri Bahlil menyebut, permintaan tambahan anggaran tersebut sebagai tindak lanjut target yang diemban Kementerian Investasi untuk meraup investasi sebesar Rp 1.200 triliun di 2022.

"Anggaran kedepan untuk memenuhi target, mengusulkan penambahan sekitar Rp 600 miliar, telah disampaikan dalam rapat sebelumnya tentang permohonan tambahan anggaran tersebut, namun sampai hari ini kami belum berani untuk nyatakan itu sudah pasti," katanya.

Dia menuturkan anggaran tersebut akan dibagi ke dalam enam poin sebagai langkah percepatan investasi.

Pertama, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan unutk Peta Peluang Investasi dengan target 24 Proyek dan usulan anggaran senilai Rp 95 miliar. Kemudian, Relokasi perusahaan asing ke Indonesia dengan target 50 perusahaan dan usulan anggaran Rp 140 miliar.

Kemudian, eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan penerima fasilitas penanaman modal sebesar kurleb Rp 2.900 triliun (eksekusi realisasi investasi penerima fasilitas penanaman modal) dengan target 159 perusahaan dan usulan anggaran Rp 110 miliar.

"Ternyata ada Rp 2.900 triliun potensi investasi sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang insentifnya sudah diberikan namun itu belum tereksekusi," katanya tegas.

Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Bahlil menyebut akan mengambil langkah komprehensif sesuai dengan temuan di lapangan.

"Ini kita lagi bedah, kalau itu cuma bisnis casual kami akan lakukan langkah komprehensif dan terukur agar negara tidak disandra oleh saudara-saudara saya, atau teman-teman kita sebagai pengusaha yang telah mendapatkan insentif atau izin-izin lain dalam rangka menjalankan usahanya," paparnya.

Selanjutnya, alokasi untuk eksekusi realisasi investasi mangkrak (eksekusi realisasi investasi proyek-proyek strategis) dengan target 80 proyek strategis dan usulan anggaran senilai Rp 120 miliar. Lalu, Peningkatan Investasi baru dengan target 3 roadmap, 6 proyek dan 6 perusahaan, dengan usulan anggaran Rp 85 miliar.

Terakhir, guna pembentukan dan gerak Satgas Percepatan Investasi dengan target 30 perusahaan/proyek/kasus dengan usulan penggunaan anggaran senilai Rp 50 miliar.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana dan Arief RahmanSumber: Liputan6.com

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Detik-Detik Sri Mulyani Menangis Depan Banggar DPR, Singgung Khusnul Khotimah
VIDEO: Detik-Detik Sri Mulyani Menangis Depan Banggar DPR, Singgung Khusnul Khotimah

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Didoakan Ketua Banggar Lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Isyaratkan Menolak
Didoakan Ketua Banggar Lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Isyaratkan Menolak

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani
VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan

Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
Tolak Permintaan Banggar DPR, Sri Mulyani Mantap Tak Ingin Lagi jadi Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran
Tolak Permintaan Banggar DPR, Sri Mulyani Mantap Tak Ingin Lagi jadi Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah berharap agar Sri Mulyani kembali didapuk sebagai Bendahara Negara pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Baca Selengkapnya
DPR Kabulkan Permohonan Sri Mulyani Tambah Anggaran Rp355 Miliar untuk Gaji PNS Kemenkeu
DPR Kabulkan Permohonan Sri Mulyani Tambah Anggaran Rp355 Miliar untuk Gaji PNS Kemenkeu

Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sri Mulyani Ungkap Anggara Bansos Naik Rp20,5 T Jadi Rp493,5 T di Tahun Politik 2024
VIDEO: Sri Mulyani Ungkap Anggara Bansos Naik Rp20,5 T Jadi Rp493,5 T di Tahun Politik 2024

Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Minta Suntikan Modal buat Lembaga Pembiayaan Ekspor Rp10 Triliun
Sri Mulyani Minta Suntikan Modal buat Lembaga Pembiayaan Ekspor Rp10 Triliun

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.

Baca Selengkapnya