Follow
Menkeu Sri Mulyani Ungkap Penyebab Serapan Belanja Daerah Rendah
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera meningkatkan realisasi belanja daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Khususnya untuk pembiayaan bantuan sosial dan program ekonomi.
"Belanja daerah sejauh ini menunjukan eksekusi yang masih jauh dari apa yang kita bayangkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ini perlu ditingkatkan," ujar dia dalam konferensi pers Strategi Implementasi APBN 2021, Selasa (1/12).
Menteri Sri Mulyani menyebut seretnya realisasi itu diakibatkan oleh beberapa kendala. Diantaranya kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan pihak satgas dan pemda lain, waktu pelaksanaan tender untuk kegiatan yang relatif sempit, dan pengawasan pelaksanaanya belum cukup kuat.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat segera meningkatkan belanja penanganan Covid-19 dalam APBD lebih maksimal. Alhasil diyakini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.
"Ini menjadi suatu pembelajaran karena kita berharap tentu APBD juga mampu melakukan seluruh program yang telah disusunnya. Ini bisa membantu countercyclical-nya," imbuh dia.
Realisasi Belanja Daerah per Oktober
Bendahara negara ini mencatat, realisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 baru mencapai Rp30,6 triliun. Nilai itu setara 42,23 persen dari total anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebanyak Rp72,45 triliun.
Rinciannya, realisasi untuk bidang kesehatan baru mencapai Rp14,9 triliun atau 49,12 persen dari alokasi Rp30,4 triliun. Lalu, realisasi untuk jaring pengaman sosial baru mencapai Rp12,9 triliun atau 56,6 persen dari alokasi Rp22,8 triliun.
"Terakhir, realisasi untuk dukungan pemulihan ekonomi hanya sebesar Rp2,7 triliun atau hanya 14,3 persen dari alokasi Rp19,2 triliun," jelas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya
Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya
Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani bilang, kehilangan 10 persen PDB akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi.
Baca Selengkapnya
Sebagai contoh, Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19.
Baca Selengkapnya
Proses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca Selengkapnya