Follow
Menko Darmin: 96 persen aturan dalam paket kebijakan sudah berjalan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, sebanyak 194 dari 203 peraturan dalam paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XII telah berlaku. Dengan kata lain, 96 persen aturan yang diterbitkan Jokowi telah terealisasi.
Peraturan tersebut di antaranya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Menteri (Permen)
"Yang belum itu 9 atau 4 persen," ujar Darmin dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kapan pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 persen? “Bahkan hal ini sudah berlangsung selama 7 kuartal atau hampir 2 tahun berturut-turut.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 7%? 'Kalau kita mau menuju Indonesia emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen. Pendapatan per kapita kita harus di atas 10 ribu dolar AS. GDP kita harus 5-6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi,' ujar Bahlil saat Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (17/7).
Dia merinci, Paket kebijakan ekonomi jilid I memiliki 124 total peraturan dan terealisasi 97 persen. Paket kebijakan ekonomi jilid II, ada 15 peraturan. Semua aturan terealisasi 100 persen.
Paket kebijakan ekonomi jilid III, ada 8 peraturan dan sudah terealisasi 100 persen. Paket kebijakan ekonomi jilid IV, ada 10 peraturan. Terealisasi 8 peraturan atau berlaku 80 persen.
Paket kebijakan ekonomi jilid V, ada 3 peraturan dan terealisasi 100 persen. Paket kebijakan ekonomi jilid VI, ada 5 peraturan. Terealisasi 100 persen. Dia melanjutkan, Paket kebijakan ekonomi jilid VII, ada 5 peraturan dan hanya terealisasi 4 peraturan yang artinya berlaku 80 persen.
Paket kebijakan ekonomi jilid VIII, ada 3 peraturan dan sudah terealisasi 100 persen. Sementara pada Paket kebijakan ekonomi jilid IX, tambah dia, ada 7 peraturan. Yang terealisasi hanya 5 aturan atau telah berlaku 71 persen.
"Paket X, 1 perpres sudah selesai 100 persen. Paket XI, 5 peraturan, selesai 4 jadi 80 persen. Paket XII, 17 peraturan 100 persen," paparnya.
Terkait keputusan Presiden Joko Widodo meminta membentuk Task Force atau tim pengawal paket kebijakan, Darmin mengatakan hal itu sangat penting untuk memonitor dan mengidentifikasi realisasi paket kebijakan ekonomi I-XII.
"Jangan sampai tidak ada perintahnya tapi perlu peraturan pelaksana. Task Force ini penting untuk mengetahui ada tidak hambatan dalam pelaksanaannya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pertemuan digelar di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya