Menko Luhut: Presiden minta sejumlah bandara diserahkan ke swasta, termasuk Jakarta

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta sejumlah bandara di Indonesia diserahkan kepada swasta.

"Saya kemarin dipanggil jam 11 pagi oleh Presiden, katanya 'Itu lapangan terbang, Pak Luhut, kasihin saja. Seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung, kasih privatisasi saja. Siapa yang masuk, asal hitungannya jelas'," katanya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis.

Luhut menjelaskan, Presiden juga sempat bercerita kepadanya soal Pakistan yang mendapatkan investasi China melalui One Belt Road sebesar USD 60 miliar. Presiden juga bercerita bahwa bandara di ibukota Pakistan, Islamabad, bahkan dibangun oleh China dan akan dinamakan dengan nama Presiden China, Xi Jinping.

"Katanya, 'Gila, bandara di ibukota mereka Islamabad itu dibangun China. Dibikin lapangan terbang namanya Xi Jinping Airport. Saya terkaget-kaget kok Xi Jinping Airport bisa begini.' Saya tanya kok bisa, tapi kata Presiden 'Ya biarin saja namanya karena katanya itu barangnya milik dia, nanti 10 tahun kemudian bisa diganti namanya.' Itu cerdik," kisahnya.

Luhut mengatakan konsep seekstrem itu mungkin tidak akan bisa diterapkan di Indonesia. Namun, dia menegaskan bahwa negara sekelas Pakistan bisa melakukan ide tersebut dengan cerdik dan mampu membangun bandara kelas internasional. "Kita belum ada apa-apa sudah ramai, soal buruh begini begitu," katanya.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan rencana untuk menyerahkan pengelolaan infastruktur seperti bandara kepada swasta akan segera dikerjakan. "Kita segera akan kerjakan. Semangat kami sudah begitu, akan kami lakukan, jadi swasta bisa hidup," katanya.

Namun, dia menegaskan agar tidak ada salah persepsi bahwa ada penjualan aset kepada swasta. Pasalnya, APBN tidak akan mampu menggarap proyek-proyek infrastruktur yang ada. "Jadi kalau misal sudah kerja sama 30 tahun, bandara itu jadi, dia mendanai, dia dapat untung, 30 tahun ke kita kan enggak masalah," katanya.

Contoh proyek infrastruktur yang diserahkan pengelolaannya kepada swasta di antaranya Tol Jagorawi yang sudah habis konsesinya bisa dikembalikan kepada pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan ladang investasi bandara sangatlah menarik di mata investor asing.

Pasalnya, infrastruktur bandara di Indonesia punya potensi secara bisnis karena kuatnya permintaan domestik besarnya pasar di Tanah Air.

"Kalau bisa melancarkan investor masuk, itu bisa berkontribusi masuknya investasi asing, yang masuk ke sektor riil. Kalau riil begitu, tidak bisa dipindah investasinya. Mereka akan tetap di Indonesia. Jadi jangan khawatir, tinggal bagaimana kelola bandara kelas internasional," pungkasnya.