Menkop Teten Target 1 Juta Produk UMKM Masuk ke E-Katalog
Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) menargetkan 1 juta produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masuk ke dalam e-katalog lokal sektoral maupun kementerian. Hingga saat ini, tercatat sudah hampir 600.000 produk UMKM yang masuk ke dalam e-katalog.
Teten mengungkapkan, masih banyak UMKM yang belum berani bergabung ke dalam e-katalog karena ditakutkan tidak ada yang membeli produk mereka (UMKM).
"Jadi masih ada sekitar 400.000-an yang sedang kita kejar, kita berusaha menjemput bola (UMKM) karena sebagian pelaku UMKM masih belum yakin kalau masuk e-katalog itu ada yang membeli," ucap Teten, Jakarta, Kamis (1/9).
-
Apa masalah TEMU dengan UMKM? Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Bagaimana UMKM bisa menarik konsumen di marketplace? “Berikutnya adalah bagaimana menampilkan produk jualan mereka agar tampak menarik di marketplace, tak sekedar memajang gambar semata. Mereka juga harus cepat menjawab pertanyaan calon konsumen. Jika lamban, maka konsumen dengan mudah beralih ke toko online lainnya,“ ujar Budi.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Bagaimana TEMU mengancam UMKM? Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, aplikasi asal China ini juga merugikan pelaku UMKM lokal, termasuk konsumen.
-
Kenapa KEMENDAG fokus pada UMKM? 'Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM. Wamendag Jerry menambahkan, diharapkan implementasi program kerja tersebut akan meningkatkan hubungan perdagangan antara ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, khususnya dalam menghadapai tantangan yang muncul dalam perkembangan regional dan global.
-
Mengapa Kemendag fokus pada UMKM? “Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM.
Sebagai informasi, Kementerian Koperasi dan UKM merilis e-katalog yakni sebuah sistem informasi elektronik yang membuat informasi UMKM, seperti jenis, daftar, dan spesifikasi teknis.
Ini adalah usaha pemerintah untuk terus meningkatkan pembelanjaan UMKM bagi pemerintah pusat dan daerah, yang bisa diakses ke halaman web e-katalog.lkpp.go.id.
Pasarkan di Online
Di lain hal, Teten meminta kepada para internet marketer untuk membantu menjualkan produk UMKM agar masyarakat Indonesia semakin yakin untuk membeli produk-produk karya bangsanya sendiri.
"Saya kira selain membutuhkan strategi tersendiri memasarkan dan menjual produk UMKM di market place, sosial media, dan rata-rata UMKM Tidak punya SDM yang bisa menjual produknya di e-commerce. Para reseller ini punya pengalaman, mereka kreatif," jelas Teten.
Teten menyebut apabila para internet marketer saling mendukung, maka potensi ekonomi digital Indonesia akan menjadi yang terbesar di ASEAN di tahun 2030 yang diproyeksikan mencapai Rp 4.531 triliun.
"Kita juga butuh dibuatkan aplikasi untuk menangkap demand, bukan hanya jenis produk tapi juga harganya."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal sudah ada 87 persen pelaku UMKM telah terlibat dalam e-katalog.
Baca SelengkapnyaMenteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meminta lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mendata UMKM untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif.
Baca SelengkapnyaMenkop Teten meminta agar UMKM bisa berevolusi agar memiliki daya saing.
Baca SelengkapnyaTeten menyebut para pedagang tidak hanya berjualan di satu platform online saja.
Baca SelengkapnyaSekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan.
Baca SelengkapnyaMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengkhawatirkan platform digital baru dari Negara China, yakni Temu.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaTak heran jika produksi barang nasional masih kalah dengan produk dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaAlhasil, transformasi digital di Tanah Air tidak melahirkan ekonomi baru.
Baca SelengkapnyaPelaku UMKM yang berdagang di TikTok Shop mayoritas hanyalah pengecer (reseller) dari barang yang diproduksi dari China.
Baca SelengkapnyaTikTok dan Tokopedia diminta untuk tetap menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi yang ada.
Baca Selengkapnya