MenPAN-RB: Daerah Belum Jalankan Reformasi Birokrasi, Maaf Tunjangan Kinerja Ditunda

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menegaskan, reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga seluruh Indonesia harus tetap berjalan meskipun pandemi Corona masih belum mereda.

Dia menegaskan, tata kelola birokrasi harus beradaptasi mengikuti gelombang ketidakpastian yang tengah melanda Tanah Air, sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

"KemenPAN-RB akan terus menjalankan visi misi Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri berkepribadian dengan landasan gotong royong. Beberapa poinnya berkaitan dengan SDM dan penyederhanaan birokrasi," kata Tjahjo dalam sambutannya di acara Webinar KemenPAN-RB Mendengar, Senin (22/6).

Tjahjo menyatakan, progress reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia sudah mencapai 60 persen. Ditargetkan, tahun ini seluruh kementerian dan lembaga telah sepenuhnya menerapkan penyederhanaan birokrasi.

Bagi kementerian dan lembaga yang belum melakukannya, maka tunjangan kinerjanya belum bisa dicairkan.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak di daerah, hingga Juni ini 60 persen selesai (reformasi birokrasi). Diharapkan Desember nanti seluruhnya selesai hingga urusan seperti tunjangan, insentif dan lain-lain. Daerah yang reformasi birokrasinya belum, nah, maaf kami akan tunda dulu tunjangan kinerjanya," jelasnya.

Jalankan Rencana Kerja

Tjahjo juga mengingatkan agar kementerian dan lembaga bisa tetap fokus menjalankan rencana kerja sesuai arahan Presiden khususnya di tengah pandemi.

"Tetap fokus ke skala prioritas sebagaimana yang sudah digariskan Presiden, seperti anggaran, kebijakan dengan skala prioritas, kita akan ikuti rencana Bappenas, Kemenkeu dan lainnya yang tidak lepas dari visi misi Presiden," tutupnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com